[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db10539d-d47c-43aa-8372-12fb9baec2d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada PDAM Kota Makassar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Makassar","place_of_enactment","Makassar","theme","Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada PDAM Kota Makassar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan-modal
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada PDAM Kota Makassar
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada\r\nPemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah\r\nkepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesian\r\nHutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat\r\nSecara Non Kas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota\r\nMakassar tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah\r\nKota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota\r\nMakassar.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\r\nPemerintahan , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang\r\nPerubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan\r\nKabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan\r\nKepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang\r\nPerubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar\r\ndalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah\r\nDaerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang\r\nPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber\r\ndari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang\r\nbersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang\r\nPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual\r\nPada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48\r\nTahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari\r\nPemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan\r\nModal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air\r\nMinum Dalam Rangka Penyelesian Hutang Perusahaan Daerah\r\nAir Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;, Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun\r\n1974 tentang Pendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung\r\nPandang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Ujung\r\nPandang Nomor 6 ahun 1974 tentang Pendirian Peraturan\r\nDaerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang\r\nPendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung Pandang, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang\r\nPembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota\r\nMakassar . \n PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH KOTA\r\nMAKASSAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA\r\nMAKASSAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 ahun 1974 tentang Pendirian Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 Serie D Nomor 1).\n2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Makassar ini mengatur tentang penyertaan modal secara non kas Pemerintah Kota Makassar kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Tujuan penyertaan modal daerah ini adalah untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Makassar ditetapkan sebesar Rp235.845.583.000,00 (dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. PDAM mencatat penyertaan modal ini sebagai penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada Neraca PDAM, dan sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat. Walikota dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan kepada PDAM. Walikota menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Setiap akhir tahun anggaran PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Walikota Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Pengawas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MAKASSAR
SOUTH SULAWESI PROVINCE

MAKASSAR CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2016
REGARDING
NON-CASH CAPITAL PARTICIPATION OF THE MAKASSAR CITY GOVERNMENT
TO THE MAKASSAR CITY REGIONAL DRINKING WATER COMPANY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MAKASSAR,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Regulation
of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 48 of 2016
concerning Guidelines for Receiving Grants from the Central Government to
Regional Governments, and Capital Participation of Regional Governments
to Regional Drinking Water Companies, in the Context of Settling
the Debts of Regional Drinking Water Companies to the Central Government
Non-Cash, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of the City of
Makassar concerning Non-Cash Capital Participation of the Makassar
City Government to the Makassar City

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db10539d-d47c-43aa-8372-12fb9baec2d3","actionData","errors"]