[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db05e049-2f62-4704-82cb-0c2ac1f9037e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021","number","13","year","2021","published_date","2021-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanaman Modal dan Investasi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2021/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan \r\npada demokrasi ekonomi;\r\nBahwa Penanaman Modal merupakan salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan \r\nekonomi nasional;\r\nBahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; .Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; .Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021. \n Peraturan ini tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal: \r\nKetentuan Umum;\r\nKewenangan dan Kebijakan Penanaman Modal;\r\nLingkup Pelayanan Penanaman Modal;\r\nPenyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;\r\nHak,Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal;\r\nPenetapan Pemberian Insentif dan Kemudahan di Bidang Penanaman Modal;\r\nPengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi;\r\nPengendalian Pelaksana Penanaman Modal;\r\nKerjasama;\r\nPromosi Penanaman Modal;\r\nJaminan Kepastian Hukum;\r\nPengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;\r\nPeran Serta Masyarakat ;\r\nPenghargaan;\r\nSanksi Administratif;\r\nKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021. \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) melaksanakan pelayanan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal diwujudkan dalam bentuk RUPMD (Rencana Umum Penanaman Modal Daerah). Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penanaman modal dapat dilakukan oleh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) atau PMA (Penanaman Modal Asing). Pelaku usaha wajib memperoleh perizinan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, hak dan kewajiban penanam modal, pemberian insentif dan kemudahan, pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi, kerjasama, promosi penanaman modal, jaminan kepastian hukum, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta peran serta masyarakat.

","transitional_provisions","1. Kebijakan Daerah mengenai Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.","sanctions","Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran lisan.\n2. Teguran tertulis.\n3. Pemberhentian sementara kegiatan.\n4. Penghentian tetap kegiatan.\n5. Pencabutan sementara izin.\n6. Pencabutan tetap izin.\n7. Denda administratif.\n8. Sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 13 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

Considering:

that in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to implement sustainable economic development based on economic democracy;
that Investment is one of the drivers of the Regional economy, development financing, job creation and increasing regional competitiveness so it is necessary to create an investment climate that is conducive, promotive, provides legal certainty, justice and efficiency while still paying attention to national economic interests;
that Regional Regulation of Banjarbaru City Number 4 of 2014 concerning Investment in Banjarbaru City is no longer in accordance with the needs and provisions of laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db05e049-2f62-4704-82cb-0c2ac1f9037e","actionData","errors"]