[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db0449e9-ed08-4ed8-afd5-66d35a344d8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-02-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PENGGUNAAN - TENAGA - KERJA - ASING
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD 2023 (1) ; 26 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi penggunaan tenaga kerja asing\r\nmerupakan salah satu sumber pendapatan daerah\r\nyang penting dalam rangka pembangunan dan\r\npeningkatan pelayanan kepada masyarakat di daerah; bahwa pemungutan retribusi penggunaan tenaga kerja asing di Kabupaten Bandung saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu\r\ndilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPenggunaan Tenaga Kerja Asing;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang\r\ndengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun\r\n1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten\r\nDalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2851); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022\r\ntentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah\r\nPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta\r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021;\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, nama objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, penetapan retribusi, tata cara pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa, pemanfaatan, keberatan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023. \n Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dicabut \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi PTKA merupakan sumber pendapatan daerah yang penting, namun pemungutannya belum optimal, dan peraturan daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi PTKA dipungut dari pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bandung. Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA.
Golongan Retribusi: Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlaku PTKA dan jumlah pengesahan RPTKA perpanjangan.
Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan, meliputi validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif, dan pengembangan keahlian tenaga kerja lokal.
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi: Tarif ditetapkan sebesar US$ 100 per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA, dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku. Tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bandung.
Penetapan Retribusi: Jumlah retribusi terutang ditetapkan dengan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah, yang dipersamakan sebagai SKRD.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke Kas Daerah melalui lembaga perbankan yang ditunjuk.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Penagihan: Penagihan dilakukan dengan STRD, didahului dengan surat teguran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Kedaluwarsa: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Pemanfaatan: Penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan terkait TKA dan pengembangan tenaga kerja lokal.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.
Insentif Pemungutan: Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE
COPY
REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2023
ABOUT
LOCAL FEE FOR EMPLOYMENT OF FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

Considering:

that the local fee for employment of foreign workers is an important source of local revenue in order to develop and improve services to the community in the region;
that the collection of local fee for employment of foreign workers in Bandung Regency has not been optimally implemented;
that Regional Regulation of Bandung Regency Number 19 of 2013 concerning Fees for Extending Permits to Employ Foreign Workers is no longer in accordance with the needs of the community and current legal developments, so adjustments need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee for Employment of Foreign Workers;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db0449e9-ed08-4ed8-afd5-66d35a344d8c","actionData","errors"]