[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daf9cdfc-6310-4ee1-8250-270f37033f99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 26 Tahun 2011","number","26","year","2011","published_date","2011-05-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur organisasi pemerintah daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD Nomor 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang:\r\na. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;\r\n\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. \n Mengingat: UU No. 13/1954, UU No. 8/1974 jo. UU No. 43/1999, UU No. 28/1999, UU No. 10/2004, UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008, PP No. 46/1982, PP No. 79/2005, PP No. 38/2007, PP No. 41/2007, Perpres No. 1/2007, Permendagri No. 57/2007, dan Permendagri No. 64/2007 \n Materi Pokok: Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Lembaga Teknis Daerah di Kota Pasuruan. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya mengenai organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini membentuk dan mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dari:

Inspektorat (unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (unsur perencana pembangunan daerah)
Lembaga Teknis Daerah, yang meliputi:

Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Badan Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kantor Ketahanan Pangan
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono

Setiap lembaga teknis daerah memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kepala badan/kantor/direktur, sekretariat dengan subbagian (perencanaan dan evaluasi, umum dan kepegawaian, keuangan), bidang-bidang dengan subbidang yang spesifik sesuai dengan tugas masing-masing, dan kelompok jabatan fungsional.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PASURUAN CITY GOVERNMENT
COPY
REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY
NUMBER 26 OF 2011
TENTANG
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF THE INSPECTORATE, REGIONAL DEVELOPMENT
PLANNING AGENCY AND REGIONAL TECHNICAL INSTITUTIONS
PASURUAN CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF PASURUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

that Pasuruan City Regional Regulation Number 09 of 2008 concerning the Organization and Governance of Regional Technical Institutions is no longer in accordance with the current situation, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on the Organization and Governance of the Inspectorate, Regional Development Planning Agency and Regional Technical Institutions.

Mengingat :

Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 1954 on the Establishment of Large and Small

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daf9cdfc-6310-4ee1-8250-270f37033f99","actionData","errors"]