[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daedc510-0d74-41eb-a59b-c26fb3a01e52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-06-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Laut","place_of_enactment","Banggai","theme","Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendapatan asli daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, -
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menunjang atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang penerimaan lain-lain milik pemerintah daerah yang transaksi disediakan untuk mengakutansikan penerimaan daerah;\r\nbahwa pendapatan daerah harus dioptimalkan diantaranya berupa lain-lain pendapatan ash daerah yang sah, diperlukan kejelasan obyek yang merupakan jenis dari lain-lain pendapatan sah daerah yang sah yang dikelola secara akuntabel dan bertanggungjawab;\r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: \r\nUUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 5 tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: obyek LLPADS, pengelolaan LLPADS, monitoring evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penganggaran, penagihan, dan penerimaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024. \n Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus\r\nditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak\r\nPeraturan Daerah ini diundangkan. \n 18 Halaman; Penjelasan 4 Halaman; Lampiran 6 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) di Kabupaten Banggai Laut. Latar belakangnya adalah untuk menunjang kebijakan daerah di bidang penerimaan daerah dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari LLPADS secara akuntabel dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan substansial, antara lain:

Obyek LLPADS: Mencakup hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan LLPADS: Bupati menetapkan objek dan besaran penerimaan LLPADS setiap awal tahun anggaran berdasarkan perhitungan Tim Penaksir. Wajib bayar LLPADS wajib mengisi SPO-LLPADS, yang menjadi dasar penerbitan SK-LLPADS. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke Kas Daerah.
Monitoring dan Evaluasi: PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan monitoring pelaksanaan pembayaran LLPADS. Evaluasi kebijakan pelayanan pembayaran LLPADS dilakukan secara berkala oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
Pembinaan dan Pengawasan: Dilaksanakan secara fungsional oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan oleh Kepala PD Pemungut.
Penganggaran: LLPADS dianggarkan pada APBD, baik yang dapat diperkirakan sebelumnya maupun yang tidak.
Penagihan: Ditujukan kepada Wajib Bayar yang tidak memenuhi kewajiban LLPADS.
Penerimaan: Penerimaan LLPADS dalam bentuk uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar perolehan LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.\n2. Objek LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bukan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap diyatakan sebagai LLPADS.","sanctions","1. Wajib bayar yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dengan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI LAUT
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI LAUT REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ON
OTHER LEGITIMATE LOCAL OWN-SOURCE REVENUE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI LAUT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to support or strengthen a regional policy in the field of other receipts belonging to the regional government whose transactions are provided to account for regional revenue;
that regional revenue must be optimized, including other legitimate local own-source revenue, clarity is needed regarding objects that constitute types of other legitimate local own-source revenue that are managed accountably and responsibly;
that to implement the provisions of Article 286 paragraph (3) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daedc510-0d74-41eb-a59b-c26fb3a01e52","actionData","errors"]