[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dad31981-1448-4aca-8b4f-4c25f3ad298d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Perumahan dan Kawasan Pemukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan HIDUP
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perumahan dan Kawasan Pemukiman
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya berjati diri, mandiri dan produktif;\r\nb. bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta untuk menertibkan pembangunan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis,dan berkelanjutan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Pennukiman;\r\n \n I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota tentang\r\nDalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengdolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5188);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rcpubhk lndonesm Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tunah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); \r\n10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Repubhk Jndcnesta Nomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesia Nomor 4532);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n13. Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5098); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor\r\n5103);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51601;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembmaan Penydenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 561 S);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);\r\n19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6041);\r\n20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor\r\n148 Tahun 2015;\r\n21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n22 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;\r\n23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PFIT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata\r\nBangunan dan Lingkungan;\r\n24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;\r\n25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang WaJib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Perumahan dan Permukiman Daerah;\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,\r\n28. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasr Tanah;\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22);\r\n \n Materi Pokok pada Peraturan ini antara Lain Memuat Tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Lokasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepadatan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pengelolaan Lingkungan; Prasarana dan Sarana Lingkungan Serta Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Hak dan Kewajiban serta Peran Serta Masyarakat; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pendanaan; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain (Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemermtah Daerah, selepas kegiatan pengembangan; Dalam hal kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud telah selesai dilaksanakan, sedangkan pengembang tidak diketahui keberadannya, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditinggalkan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud dikuasai oleh Pemerintah Daerah) ; Ketentuan Peralihan (semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku Sepanjang tidak\r\nbertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan Fasihtas umum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, wajib diserahkan paling lama l (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017. \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama MBR, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan buatan, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif lingkungan, menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau.

\r\n

Peraturan ini mengatur lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang harus sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan berjati diri. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi tahapan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan mencakup studi kelayakan lokasi, inventarisasi sumberdaya, kebutuhan infrastruktur, dan penyusunan proposal serta siteplan. Pembangunan diawali dengan landclearing setelah rencana teknis bangunan disetujui. Pemanfaatan dilaksanakan setelah pembangunan selesai dan mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pengendalian dilaksanakan melalui perizinan, penertiban, dan penataan.

\r\n

Peraturan ini juga mengatur kepadatan lingkungan perumahan, pengelolaan lingkungan, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. Masyarakat memiliki hak untuk menempati rumah yang layak dan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan perumahan, serta berkewajiban memelihara lingkungan dan menjaga aset infrastruktur. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman serta pembangunan infrastruktur. Pendanaan dapat bersumber dari APBN, APBD, investasi swasta, kerjasama pembiayaan, dan sumber lain yang sah. Kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

","transitional_provisions","1. Semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Fasilitas umum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, wajib diserahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa:\r\n\r\n teguran lisan;\r\n peringatan tertulis;\r\n penyegelan/penghentian kegiatan sementara;\r\n pencabutan izin;\r\n penyitaan; atau\r\n pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Copy
REGENT OF BOJONEGORO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOJONEGORO,

Considering:

that everyone has the right to live in physical and
spiritual prosperity, to reside and to obtain a good and
healthy environment, which is a basic human need,
and has a very strategic role in shaping the character
and personality of the nation as an effort to build the
whole Indonesian people, with identity, independent and productive;
that to protect the entire Indonesian nation
through the implementation of housing and
settlement area development and to regulate
housing development so that people are able to
reside and occupy decent and
affordable houses in healthy, safe,
harmonious, orderly, harmonious, and sustainable housing;
that based on the considerations as
referred to in letter a, letter b, and to ensure
legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dad31981-1448-4aca-8b4f-4c25f3ad298d","actionData","errors"]