[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dac7a97d-b6ff-4332-948e-b812813d9b9a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pengelolaan Pasar Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar rakyat
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2022/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar Rakyat
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pasar Rakyat merupakan entitas yang memiliki\r\nposisi strategis dalam perekonomian khususnya dalam\r\nsektor perdagangan di wilayah Kabupaten Blora; bahwa sistem pengelolaan Pasar Rakyat yang baik dan\r\nprofesional diperlukan untuk mewujudkan Pasar\r\nRakyat yang berkualitas, kondusif dan nyaman; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan\r\nmenumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu\r\nmengatur pengelolaan Pasar Rakyat dengan peraturan\r\ndaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud hurf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas\r\nBab III Ruang Lingkup\r\nBab IV Fungsi, Jenis dan Tipe Pasar Rakyat\r\nBab V Pengelolaan Pasar Rakyat\r\nBab VI Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat\r\nBab VII Pemanfaatan Tempat Usaha pada Pasar Rakyat\r\nBab VIII Partisipasi Masyarakat\r\nBab IX Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab X Ketentuan Penyidikan\r\nBab XI Ketentuan Pidana\r\nBab XII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022. \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Blora. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha bagi para pedagang, serta mewujudkan Pasar Rakyat yang berkualitas, kondusif, dan nyaman. Tujuan pengelolaan Pasar Rakyat meliputi menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, menciptakan tata kelola yang berkeadilan, memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, serta menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, aman, bersih, dan berdaya saing.

Pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Pengelolaan ini meliputi pemanfaatan dan penataan pasar, pemeliharaan sarana dan prasarana, pemungutan retribusi, kebersihan dan penanganan sampah, keamanan dan ketertiban, perparkiran, penanggulangan kebakaran, penteraan, promosi, dan kemitraan. Sarana dan prasarana Pasar Rakyat terdiri atas sarana pokok (Toko, Kios, Los, Pelataran, atap, selasar) dan sarana penunjang (kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara, sarana pengolahan air limbah, sarana air bersih, dan instalasi listrik).

Pemanfaatan tempat usaha di Pasar Rakyat (Toko, Kios, Los, Tenda, Pelataran) dilakukan oleh Pedagang yang wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian atau kartu pedagang. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pedagang, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Pasar Rakyat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah terkait. Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

","transitional_provisions","1. Surat keterangan hak pemakaian dan perjanjian pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.\n2. Surat keterangan hak pemakaian dan perjanjian pemanfaatan yang sedang dalam proses, mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang yang setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) atau Pasal 17 ayat (5):\n a. tidak melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 17 ayat (2); dan/atau\n b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);\ndipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 8 OF 2022
TENTANG
MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa Pasar Rakyat merupakan entitas yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian khususnya dalam sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Blora;
bahwa sistem pengelolaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional diperlukan untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berkualitas, kondusif dan nyaman;
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur pengelolaan Pasar Rakyat dengan peraturan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dac7a97d-b6ff-4332-948e-b812813d9b9a","actionData","errors"]