[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dac32551-5fb1-4fc7-bc7d-11ee31874030","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Perpanjangan - Izin - Mempekerjakan - Tenaga - Kerja - Asing
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n Pasal 18 ayat (6) UU RI 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 97 Tahun 2012; Permenaker No. PER. 07/MEN/III/2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007; Permenaker No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Sukabumi No. 17 tahun 2007; Perda Kab sukabumi No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sukabumi No. 10 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Yang Meliputi Ketentuan Umum, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi, Pengembalian Retribusi, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014. \n 10 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Sukabumi. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA dan membayar retribusi perpanjangan IMTA kepada Pemerintah Daerah.
Bupati dapat melimpahkan pemberian perpanjangan IMTA kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi ketenagakerjaan.
Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan IMTA, persyaratan yang harus dilengkapi, serta jangka waktu pengajuan.
Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA, dengan pengecualian untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA, yang merupakan Wajib Retribusi.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu kerja TKA, dengan jangka waktu perpanjangan IMTA paling lama 12 bulan.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar US $ 100 per bulan untuk setiap TKA, yang dapat dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku.
Tata cara pemungutan retribusi, termasuk wilayah pemungutan, penggunaan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan penyetoran hasil pemungutan ke Kas Daerah.
Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar.
Masa retribusi adalah 1 bulan atau paling lama 12 bulan, dengan saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD.
Tata cara pembayaran retribusi, termasuk pembayaran di muka dan pelunasan sekaligus untuk 12 bulan, serta pengembalian kelebihan pembayaran jika TKA bekerja kurang dari 12 bulan.
Tata cara penagihan retribusi yang terutang, termasuk penerbitan surat teguran.
Ketentuan mengenai pengembalian retribusi jika TKA sudah tidak bekerja di Daerah dengan ketentuan IMTA masih berlaku paling sedikit 1 bulan.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
ABOUT
EXTENSION FEE FOR FOREIGN WORKERS EMPLOYMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) letter b of Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Traffic Control Fees and Extension Fee for Employing Foreign Workers, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Extension Fee for Employing Foreign Workers;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 8, 1950) as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of Purwakarta Regency and Subang Regency by amending Law Number 14 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dac32551-5fb1-4fc7-bc7d-11ee31874030","actionData","errors"]