[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dac0b130-8edf-452f-a14b-0ef77d0d4859","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur","place_of_enactment","Kupang","theme","PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MOdal-InVEstasi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada\r\nmasyarakat; bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanamn modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundangan-undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 45 Tahun 2008; Permendagri No. 64 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 \n peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Bentuk dan Pemberian Insenrif; III. Kriteria; V. Jasa Usaha yang diprioritaskan; VI. Dasar penilaian; VII. Peraporan dan Evaaluasi: VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Ketentuan Peralihan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018. \n 13 halaman; 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menumbuhkan minat pelaku ekonomi untuk melakukan penanaman modal di daerah, mempercepat pengambilan keputusan penanaman modal, mempercepat pelaksanaan penanaman modal, meningkatkan daya saing pelaku penanaman modal, dan menghemat biaya investasi dan operasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup bentuk pemberian insentif (pengurangan/pembebasan pajak dan retribusi daerah, dana stimulan, bantuan modal) dan kemudahan (penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, percepatan perizinan). Insentif dana stimulan ditujukan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dengan besaran maksimum 20% dari modal kerja. Bantuan modal dapat berupa penyertaan modal dan aset.

Peraturan ini mengatur kriteria pemberian insentif dan kemudahan, yang meliputi kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan PDRB, berwawasan lingkungan, skala prioritas tinggi, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, lokasi di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan, kegiatan penelitian dan pengembangan, bermitra dengan UMKM/koperasi, dan penggunaan barang modal dalam negeri.

Tata cara pemberian insentif dan kemudahan melibatkan pengajuan usulan oleh penanam modal, penilaian oleh Tim Verifikasi dan Penilai, dan penetapan oleh Gubernur. Jenis usaha yang diprioritaskan adalah UMKM/koperasi, usaha yang bermitra dengan UMKM/koperasi, usaha di daerah terpencil/tertinggal/perbatasan, serta usaha budidaya dan pengolahan hasil pertanian/perikanan/kelautan/peternakan.

\n","transitional_provisions","1. Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan tersebut berakhir.\n2. Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Nusa Tenggara Timur No. 3 Tahun Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/335778/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-3-tahun-tah","2e359198-675a-4fb8-9564-f245830897c4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
GRANTING OF INCENTIVES AND PROVISION OF FACILITIES
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 45 of 2008 concerning Guidelines for Granting Incentives and Providing Facilities to Regional Governments, the Regional Government in improving the regional economy can provide incentives and/or facilities to the community;
that in order for the granting of incentives and the provision of investment facilities by the Regional Government not to conflict with the principles of granting incentives and providing investment facilities and the provisions of laws and regulations, guidelines for granting incentives and providing investment facilities in the Region are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dac0b130-8edf-452f-a14b-0ef77d0d4859","actionData","errors"]