Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2026

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya, serta memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana.

Secara substansial, setiap Kalurahan/Kelurahan diwajibkan menyelenggarakan Kalurahan/Kelurahan Tangguh Bencana yang mencakup aspek legislasi, perencanaan, kelembagaan, fasilitasi, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan diwajibkan menyusun peraturan terkait pengurangan risiko bencana dan memiliki dokumen perencanaan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan.

Dalam aspek kelembagaan, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kalurahan/Kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. FPRB bertugas menyusun kebijakan, melakukan kajian risiko, aksi antisipatif, penanganan kedaruratan, hingga pemulihan. Struktur FPRB terdiri dari ketua, wakil ketua, dan kelompok kerja (mitigasi, tanggap darurat, serta logistik dan peralatan) yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah. Selain itu, dapat dibentuk Kelompok Relawan Kampung/Padukuhan Tangguh Bencana untuk mendukung kegiatan di tingkat akar rumput.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam memfasilitasi pembentukan, peningkatan kapasitas, serta pembinaan dan pengawasan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari APBD DIY dan sumber pendapatan lain yang sah. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga pemulihan.