[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dab4446d-98cd-4e58-83c8-c5e030f15d60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-09-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – RETRIBUSI JASA UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas : \r\na.\tRetribusi Pelayanan Kesehatan; \r\nb.\tRetribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; \r\nc.\tdihapus; \r\nd.\tRetribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; \r\ne.\tRetribusi Pelayanan Pasar;\r\nf.\tRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;\r\ng.\tRetribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; \r\nh.\tRetribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;\r\ni.\tRetribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan \r\nj.\tRetribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016. \n Mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n - \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Mataram ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Akibatnya, beberapa ketentuan dalam Perda sebelumnya yang mengatur retribusi terkait administrasi kependudukan perlu disesuaikan.\n\nPerubahan utama meliputi penghapusan beberapa definisi dalam Pasal 1 yang berkaitan dengan retribusi yang tidak lagi relevan. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) huruf c juga dihapus, yang berarti menghilangkan salah satu jenis retribusi jasa umum yang sebelumnya diatur. Pasal 29 hingga Pasal 35 juga dihapus, yang kemungkinan besar berkaitan dengan ketentuan yang mengatur retribusi yang dihapuskan tersebut.\n\nDengan perubahan ini, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 bertujuan untuk menyesuaikan regulasi retribusi jasa umum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memastikan bahwa tidak ada lagi biaya yang dikenakan untuk pengurusan dokumen kependudukan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA BARAT

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 12 OF 2016
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 14 OF 2011 ON RETRIBUTION FOR PUBLIC SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering / Whereas :

that in connection with the enactment of Law Number 24 of 2013 on Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, the management and issuance of population documents are not subject to fees, so it is necessary to adjust the provisions in the Regional Regulation on Retribution for Public Services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Amendments to Regional Regulation of Mataram City Number 14 of 2011 on Retribution for Public Services.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dab4446d-98cd-4e58-83c8-c5e030f15d60","actionData","errors"]