[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daae0cd6-b182-420b-bc58-4ba189331590","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Pengelolaan Pasar Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar-daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab Pasuruan Tahun 2013 No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar Daerah
ABSTRAK:	\n \n dalam rangka meningkatkan pendapatan PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu Badan Usaha Milik \r\nDaerah yang berperan bagi pemasukan Pendapatan Asli \r\nDaerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu meninjau dan \r\nmelakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro \n Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1962, UU No 28 tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 tahun 2005, PP No 6 tahun 2006, PP No 1 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 17 tahun 2007, Permendagri No 53 Tahun 2011, Permendagri No 20 Tahun 2012, Perda kab. Bojonegoro No 30 tahun 2003, Perda Kab. Bojonegoro No 2 Tahun 2008, Perda Kab. Bojonegoro No 3 Tahun 2008 \n pengelolaan pasar daerah yang meliputi pengelolaan pasar yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dikclola oleh PD. Pasar \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengurusan Pasar di Kabupaten Bojonegoro.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan pasar daerah yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar, memberdayakan potensi ekonomi lokal, memberdayakan pasar agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan pengelolaan pasar yang meliputi perencanaan fisik (penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, serta sarana pendukung) dan perencanaan non-fisik (kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan).
Penetapan struktur organisasi pengelola pasar oleh Bupati atas usulan Direksi, yang paling sedikit terdiri dari Direksi, Badan Pengawas, dan pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
Persyaratan pemakaian tempat usaha, di mana pedagang harus memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan dilarang mengalihkan SIPTU kepada pihak lain tanpa izin Direksi.
Pengaturan mengenai penerbitan, permohonan, masa berlaku, dan pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.
PD. Pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar.
Klasifikasi pasar daerah yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan sifat kegiatan dan jenis dagangan, ruang lingkup pelayanan, tingkat potensi, dan waktu kegiatan pasar.
Pemanfaatan bangunan pasar dan fasilitas pasar.
Penetapan jenis dan besaran tarif layanan di pasar daerah oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan persetujuan Bupati dan pemberitahuan kepada DPRD.
Kewajiban dan larangan bagi pedagang.
Pembinaan pedagang oleh Direksi.
Pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar oleh Bupati melalui Direksi.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar oleh Badan Pengawas.

","transitional_provisions","1. Surat izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.\n2. Surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan pada saat perpanjangan diganti menjadi Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 24 huruf k dan huruf l dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOJONEGORO REGENCY
Copy
REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOJONEGORO,

\n\n \n \n

Considering:

that the market is one of the strategic economic entities that can dynamize and accelerate the acceleration of trade economic growth in the region, especially in Bojonegoro Regency;
that in order to increase the income of PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro as one of the Regional Owned Enterprises that plays a role in the entry of Regional Original Income of Bojonegoro Regency, it is necessary to review and make adjustments to Regional Regulation of Bojonegoro Regency Number 1 of 2005 concerning Market Management in Bojonegoro Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daae0cd6-b182-420b-bc58-4ba189331590","actionData","errors"]