[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","daa322d4-fb60-4d1b-b498-3d8bab1c1ffe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Provinsi Bengkulu, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang\u0002Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan\r\npemenuhan hak Penyandang Disabilitas;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tatlun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan \r\nConvention On The Right Of Persons With Disabilities \r\n(Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor \r\n107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5251);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 \r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang \r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang \r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5871);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang \r\nFasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang \r\nDisabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf \r\nBraille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang \r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang \r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6368);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang \r\nPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap \r\nPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak \r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6399);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang \r\nAkomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang \r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6473);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang \r\nAksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan\r\nPelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6540);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit \r\nLayanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6566);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang \r\nLayanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang \r\nDisabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6601);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang \r\nPengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Access To \r\nPublished Works For Persons Who Are Blind, Visually \r\nImpaired, Or Otherwise Print Disabled (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);\r\n16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat \r\nDan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam \r\nPenghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak \r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 143);\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana \r\nAksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan \r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n \n Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas\r\nBAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS\r\nBAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS\r\nBAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS\r\nBAB V UNIT LAYANAN DISABILITAS\r\nBAB VI KOORDINASI\r\nBAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB VIII KERJASAMA\r\nBAB IX PENGHARGAAN\r\nBAB X EVALUASI\r\nBAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XII PENDANAAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2025. \n 50 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara optimal dan setara dalam segala aspek kehidupan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama bagi penyandang disabilitas, serta mengatasi pembatasan dan hambatan yang mereka hadapi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ragam Penyandang Disabilitas:\n
- Fisik
- Intelektual
- Mental
- Sensorik
- Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
\n
Hak Penyandang Disabilitas:\n
- Hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi.
- Hak tambahan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas.
\n
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak:\n
- Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- Jaminan hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan hukum, pendidikan inklusif, pekerjaan yang setara, layanan kesehatan, partisipasi politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi.
\n
Unit Layanan Disabilitas:\n
- Pembentukan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan.
\n
Koordinasi:\n
- Pembentukan mekanisme koordinasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
\n
Peran Serta Masyarakat:\n
- Kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
\n

Peraturan ini juga mengatur tentang kerjasama, penghargaan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan untuk mendukung pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU PROVINCE
NUMBER 2 OF 2025
ABOUT
RESPECT, PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BENGKULU,

Considering:

that every citizen and society of Indonesia, including Persons with Disabilities, has the same legal standing and human rights as Indonesian Citizens to live and develop fairly and with dignity based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in national and social life, including in the Bengkulu Province Region, most Persons with Disabilities have not fully obtained the same rights and opportunities due to the existence of restrictions, obstacles, difficulties, or reduction of the rights of Persons with Disabilities;
that based on the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the Government and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=daa322d4-fb60-4d1b-b498-3d8bab1c1ffe","actionData","errors"]