[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da908e9d-b687-4b5c-9ca1-d36af65886d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 09 Tahun 2011 tentang RETRIBSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 09 Tahun 2011","number","09","year","2011","published_date","2011-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","RETRIBSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD 09/2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahunn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan. \n 1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 28 Tahun 1999; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004; 5. UU Nomor 38 Tahun 2004; 6. UU Nomor 22 Tahun 2009; 7. UU Nomor 25 Tahun 2009; 8. UU Nomor 28 Tahun 2009; 9. PP Nomor 28 Tahun 1972; 10. PP Nomor 43 Tahun 1993; 11. PP Nomor 58 Tahun 2005; 12. PP Nomor 79 Tahun 2005; 13. PP Nomor 34 Tahun 2006; 14. PP Nomor 38 Tahun 2007; 15. PP Nomor 69 Tahun 2010; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahon 1993; 17. Perda Kab. Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 18. Perda Kab. Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 15. Perda Kab. Situbondo Nomor 13 Tahun 2008. \n 1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 2. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor meliputi : a. pendaftaran; b. pengujian kendaraan bermotor; c. pelayanan mutasi keluar; d. pelayanan numpang uji keluar daerah ; e. pelayanan uji pertama kali ; f. pelayanan perubahan bentuk; g. Pelayanan perubahan fungsi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Objek retribusi meliputi pendaftaran, pengujian kendaraan bermotor (mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus), pelayanan mutasi keluar, pelayanan numpang uji ke luar daerah, pelayanan uji pertama kali, pelayanan perubahan bentuk, dan pelayanan perubahan fungsi.\n2. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.\n3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.\n4. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n5. Masa Retribusi adalah 6 bulan kalender, dan saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n\nPeraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang terlambat mendaftarkan kendaraan wajib ujinya dikenakan denda sebesar Rp. 1.500,00 per bulan.\n2. Wajib Retribusi yang sudah mendaftarkan kendaraan wajib ujinya, namun tidak mengujikan kendaraannya sesuai waktu yang ditetapkan, dikenakan denda sebesar 1 kali biaya penetapan lulus uji.\n3. Wajib Retribusi yang memiliki kendaraan wajib uji yang telah habis masa berlaku ujinya, tetapi tidak diujikan tepat waktu, dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,00 per bulan keterlambatan.\n4. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO
REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
ABOUT
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation governing Motor Vehicle Testing Retribution needs to be adjusted; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Motor Vehicle Testing Retribution. \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the East Java Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 9 and State News of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da908e9d-b687-4b5c-9ca1-d36af65886d5","actionData","errors"]