[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da8f88c2-93de-4b13-a6d6-c806e7ab5f8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 19 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 19 Tahun 2004","number","19","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-06-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Ijin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan-jasa usaha konstruksi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2004/18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran\r\nMasyarakat Jasa Konstruksi, serta untuk memberikan\r\npelayanan dan kelancaran dalam rangka pemberian ijinnya\r\nmaka perlu pengaturan dalam pelaksanaannya \n Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPERIJINAN USAHA JASA KONSTRUKSI;\r\nBAB III\r\nKELEMBAGAAN;\r\nBAB IV\r\nKETENTUAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI;\r\nBAB V\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB VI\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta untuk memberikan pelayanan dan kelancaran dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewajiban bagi Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi untuk memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha untuk mendapatkan izin, termasuk memiliki tanda registrasi/Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Prosedur permohonan izin, termasuk waktu pelayanan pemberian SIUJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
Ketentuan khusus bagi Badan Usaha Asing yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi, termasuk persyaratan memiliki kantor perwakilan di daerah dan memberikan laporan kegiatan tahunan.
Penetapan Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebagai pelaksana pelayanan pemberian SIUJK.
Pemungutan biaya administrasi untuk penerbitan SIUJK dengan tarif yang berbeda berdasarkan klasifikasi perusahaan.

","transitional_provisions","1. Badan Usaha yang telah memiliki SIUJK dan telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah habis masa berlaku ijinnya, maka dalam waktu 6 (enam) bulan diharuskan mengajukan permohonan ijin yang disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Apabila Badan Usaha dalam batas sebagimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini belum mengajukan permohonan ijin maka SIUJK yang dimiliki badan usaha tersebut dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dilakukan oleh Badan Usaha dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan tertulis dan/atau pencabutan Ijin Usaha.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang dilakukan oleh Badan Usaha Asing dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan tertulis dan/atau larangan melakukan pekerjaan dibidangnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 19 OF 2004
ON
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE
IN MURUNG RAYA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that as a follow-up to Article 14 paragraph (1) of the Regulation Government Number 28 Year 2000 on Business and Role Community Construction Services, as well as to provide service and smoothness in the context of granting permission it is necessary to regulate its implementation; \n that to implement as intended in letter a above, it is necessary to stipulate by Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Law Number 27 Year 1959 concerning Stipulation Emergency Law Number 3 Year 1953 concerning Formation of Level II Regions in Kalimantan to become Law (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette Number 1820); \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da8f88c2-93de-4b13-a6d6-c806e7ab5f8e","actionData","errors"]