[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da89212b-ab82-4b7c-9481-4faa8d90aa44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 18 Tahun 2013","number","18","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","2014-01-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 13/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa hingga saat ini jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo masih tinggi, sedangkan pelayanan dan perlindungan belum dilakukan secara optimal;\r\nb. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah serta peningkatan peran masyarakat secara luas;\r\nc. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, maka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak mencakup asas dan tujuan; hak-hak korban; penyelenggaraaan perlindungan; tanggungjawab; pengawasan; pembiayaan; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain, sehingga:","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak di rumah dan/atau tempat publik. Latar belakangnya adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum optimalnya pelayanan dan perlindungan yang ada.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas penyelenggaraan perlindungan, yaitu penghormatan hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan terhadap hak korban, tidak diskriminatif, dan kepentingan terbaik bagi korban.
Hak-hak korban kekerasan, seperti perlindungan dan pendampingan, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, informasi, dan pelayanan terpadu.
Penyelenggaraan perlindungan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Situbondo, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bentuk dan mekanisme pelayanan yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi pelayanan medis, medicolegal, bantuan hukum, pertolongan psikososial, pendampingan, dan pelayanan kemandirian ekonomi.
Tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan, termasuk mendirikan lembaga layanan terpadu, memfasilitasi pendampingan dan bantuan hukum, menyediakan tempat tinggal, dan melakukan penanganan berkelanjutan.
Pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP).
Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan yang dibebankan pada APBD Kabupaten Situbondo dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan/atau tidak melaporkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (3) (kerahasiaan tempat tinggal korban) dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda.\n3. Penyelenggara atau pengelola PPT atau Rumah Aman yang melanggar Pasal 9 ayat (2) (memungut biaya dari korban) dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER 18 OF 2013
on
ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that until now the number of violence against women and children in Situbondo Regency is still high, while services and protection have not been carried out optimally;
that in order for protection efforts for women and children to obtain optimal results, real action from the regional government is needed and it is necessary to increase the participation of the wider community;
that in order to realize the provision of protection for women and children and to provide legal certainty in the organization of protection for women and children in Situbondo Regency, the organization of protection for women and children needs to be regulated in a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da89212b-ab82-4b7c-9481-4faa8d90aa44","actionData","errors"]