[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da6d745e-bb14-413c-9dad-a6c4575163b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-11-19","effective_date","2025-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Algoritma Kriptografi Indonesia - Penilaian Kesesuaian Keamanan - Modul Kriptografi
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 11, BN 2024 (853) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi
ABSTRAK:	\n \n Standardisasi keamanan informasi dan penyelenggaraan pengamanan informasi elektronik dapat terwujud melalui penerapan algoritma kriptografi; Untuk memenuhi kebutuhan penilaian kesesuaian dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian bagi persyaratan acuan standar evaluasi keamanan modul kriptografi serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membangun kepercayaan konsumen melalui pemberian jaminan keamanan informasi, perlu menyusun penilaian kesesuaian keamanan modul kriptografi; dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 28 Tahun 2021; dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi. Kriptografi adalah disiplin ilmu yang meliputi prinsip, sarana dan metode untuk menyediakan keamanan informasi, termasuk kerahasiaan, integritas data, autentikasi dan nir-penyangkalan. Algoritma Kriptografi Indonesia adalah Algoritma Kriptografi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Kriteria Algoritma Kriptografi Indonesia dan digunakan untuk melindungi informasi elektronik pada Sistem Elektronik. Modul Kriptografi adalah seperangkat perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau perangkat tegar yang mengimplementasikan Algoritma Kriptografi dan/atau fungsi keamanan lain yang dimuat dalam batas kriptografinya. Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia terdiri atas: a. penyusunan; b. reviu; c. pemanfaatan; dan d. pengawasan. Penyusunan Algoritma Kriptografi Indonesia dilakukan dengan mekanisme: a. adopsi; dan b. seleksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2025. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 185) dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 5 tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan Badan ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. \n Lampiran file: 69 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 18, lampiran hlm 19 sd 69) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 185).\n2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang penyelenggaraan algoritma kriptografi Indonesia dan penilaian kesesuaian keamanan modul kriptografi. Latar belakangnya adalah perlunya standardisasi keamanan informasi dan penyelenggaraan pengamanan informasi elektronik melalui penerapan algoritma kriptografi, serta pemenuhan kebutuhan penilaian kesesuaian keamanan modul kriptografi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Penyelenggaraan algoritma kriptografi Indonesia meliputi penyusunan, reviu, pemanfaatan, dan pengawasan. Penyusunan dilakukan melalui mekanisme adopsi dan seleksi. Adopsi melibatkan pendataan dan penilaian algoritma kriptografi dari standar dan publikasi ilmiah, sementara seleksi melibatkan pendaftaran algoritma kriptografi oleh pengusul. Algoritma yang lolos akan ditetapkan sebagai Algoritma Kriptografi Indonesia oleh Kepala Badan.

Pemanfaatan algoritma kriptografi Indonesia dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan pemohon sertifikasi modul kriptografi. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian algoritma yang diterapkan oleh PSE dan pemohon yang menyediakan modul kriptografi yang merupakan teknologi pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV).

Penilaian kesesuaian keamanan modul kriptografi menggunakan Skema Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi (PKKMK) dengan persyaratan acuan SNI ISO/IEC 19790:2015. Skema ini wajib bagi pemohon yang menyediakan modul kriptografi teknologi pelindungan IIV. Penyelenggara skema PKKMK meliputi pemilik skema, komite skema, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), dan laboratorium pengujian. LSPro ditunjuk oleh Kepala Badan dan wajib terakreditasi oleh KAN.

","transitional_provisions","1. Permohonan sertifikasi yang sedang diproses tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi.\n2. Sertifikat Keamanan Modul Kriptografi yang telah diterbitkan oleh LSPro, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu sertifikat.","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan persyaratan acuan dikenai sanksi berupa pembekuan Sertifikat Keamanan Modul Kriptografi.\n2. Pelanggaran ketentuan persyaratan acuan dikenai sanksi berupa pencabutan Sertifikat Keamanan Modul Kriptografi.\n3. Pelanggaran ketentuan persyaratan acuan dikenai sanksi berupa pencabutan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan Tanda KMK.\n4. Pelanggaran ketentuan persyaratan acuan dikenai sanksi berupa penghentian kegiatan perdagangan Modul Kriptografi yang merupakan teknologi pelindungan IIV.\n5. Pelanggaran ketentuan persyaratan acuan dikenai sanksi berupa penarikan Modul Kriptografi yang merupakan teknologi pelindungan IIV dari peredaran.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 9 tahun 2010 tentang Pedoman Sertifikasi Peralatan Sandi","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 5 tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INDONESIAN CRYPTOGRAPHIC ALGORITHMS
AND
SECURITY CONFORMITY ASSESSMENT OF CRYPTOGRAPHIC MODULES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to secure and protect electronic information, information security standardization and the implementation of electronic information security are required;
that information security standardization and the implementation of electronic information security can be realized through the application of cryptographic algorithms;
that to fulfill the needs of conformity assessment in carrying out conformity assessment activities for the reference requirements of cryptographic module security evaluation standards and to increase Indonesia's competitiveness and build consumer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da6d745e-bb14-413c-9dad-a6c4575163b4","actionData","errors"]