[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da6c7321-ac60-44da-b74e-126bff61b007","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gresik","place_of_enactment","Gresik","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program rencana kerja pembangunan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:	\n \n bahwa program pembangunan jangka menengah di\r\nKabupaten Gresik telah dituangkan ke dalam Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah\r\nTahun 2016-2021;\r\nb. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun\r\n2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Tahun 2016-2021 telah terjadi perubahan\r\nmendasar meliputi asumsi ekonomi makro, perubahan\r\norganisasi perangkat daerah, perubahan kebijakan\r\nnasional dan kesepakatan internasional;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah\r\nTahun 2016-2021;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi\r\nDjawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965\r\ntentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya\r\ndan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun\r\n2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4700);\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Ne\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5887);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041);\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan\r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 3);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012\r\ntentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan\r\nHidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi\r\nRencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2012 Nomor 994);\r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013\r\ntentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017\r\ntentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan\r\nEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi\r\nRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata\r\nCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka \r\nPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 1312);\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun\r\n2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun\r\n2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,\r\nPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan\r\nPembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nGresik Tahun 2008 Nomor 6);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun\r\n2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nGresik Tahun 2009 Nomor 11);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun\r\n2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nGresik Tahun 2016 Nomor 9);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik\r\nTahun 2016 Nomor 18); \n Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Lampiran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Latar belakang perubahan ini meliputi:

Kondisi makro ekonomi dunia, nasional, dan daerah yang mengalami pemulihan.
Perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016.
Hasil pengendalian dan evaluasi SAKIP yang merekomendasikan penyempurnaan pengukuran kinerja.
Kapasitas fiskal daerah yang mengalami peningkatan terbatas.
Perubahan Kebijakan Strategis Nasional seperti penyelenggaraan 100 Kabupaten/Kota Smart City dan Pelaksanaan Perpres No. 59 Tahun 2017 Tentang SDG's.
Rekomendasi DPRD Kabupaten Gresik.

Substansi utama perubahan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 meliputi perumusan dan pengukuran kinerja pada tujuan dan sasaran pembangunan; Penggabungan, penghapusan, dan penambahan nomenklatur program pembangunan; serta Kerangka kebutuhan estimasi pendanaan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GRESIK
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF GRESIK REGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF GRESIK REGENCY
NUMBER 9 OF 2016 CONCERNING THE REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN 2016-2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GRESIK,

\n\n \n \n

Considering:

that the medium-term development program in Gresik Regency has been stipulated in the Regional Regulation of Gresik Regency Number 9 of 2016 concerning the Regional Medium-Term Development Plan for 2016-2021;
that in the implementation of development based on the Regional Regulation of Gresik Regency Number 9 of 2016 concerning the Regional Medium-Term Development Plan for 2016-2021, there have been fundamental changes including macroeconomic assumptions, changes in the organization of regional apparatus, changes in national policies and international agreements;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da6c7321-ac60-44da-b74e-126bff61b007","actionData","errors"]