[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da66bf9f-d497-472d-a1fa-f2f69f17b09f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-10-06","effective_date","2022-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Timur","place_of_enactment","Selong","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PEMILIHAN-DAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA-DESA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n Pemilihan dan pemberhentian kepala desa merupakan \r\nbagian dari proses demokrasi lokal yang harus dijamin \r\npelaksanaan dan keberlangsungannya dalam rangka \r\nmewujudkan partisipasi, dalam mewujudkan partisipasi \r\ndalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah. Berdasarkan kondisi masyarakat dan kondisi bencana \r\n11011 alam Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan \r\npenyesuaian terhadap pelaksanaan pemilihan dan \r\npemberhentian kepala desa di daerah. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan \r\nkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan lebih tinggi perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara \r\nPemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa \n Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Pearturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 \n Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di seluruh \r\nwilayah daerah. Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat ( 1) dapat dilaksanakan \r\nbergelombang paling banyak 3 (tiga)kali dalam jangka \r\nwaktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu \r\npaling lama 2 (dua) tahun.Interval waktu paling lama 2 {dua) tahun sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan apabila pada \r\ntahun tersebut terdapat agenda nasional, daerah \r\ndan/ atau bencana alam dan/ atau bencana nonalam yang \r\ntidak dapat ditunda, yang berpengaruh terhadap \r\npelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Pemilihan Kepala Desa serentak untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016. Pemilihan Kepala Desa serentak untuk masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 \r\ndilaksanakan 3 (tiga) gelombang yaitu: \r\na. gelombang pertama tahun 2023; \r\nb. gelombang kedua tahun 2025; \r\nc. gelombang ketiga tahun 2027. \r\nBupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang \r\nditetapkan dengan keputusan bupati.\r\nCalon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: \r\na. warga negara Repu blik Indonesia; \r\nb. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; \r\nc. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, \r\nmelaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan \r\nmemelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik \r\nIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; \r\nd. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah \r\npertama atau Sederajat; \r\ne. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada \r\nsaat mendaftar; \r\nf. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; \r\ng. dihapus; \r\nh. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; \r\ni. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan \r\nputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan \r\nhukum tetap karena melakukan tindak pidana yang \r\ndiancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) \r\ntahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai \r\nmenjalani pidana penjara dan mengumumkan secara \r\njujur dan terbuka kepada publik bahwa yang \r\nbersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai \r\npelaku kejahatan berulangulang; \r\nj. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan \r\npengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; \r\nk. berbadan sehat; \r\nI. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali \r\nmasa jabatan; \r\nm. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon \r\nyang berasal dari Pegawai Negeri Sipil; \r\nn. izin tertulis dari pimpinan/ atasan tempat yang \r\nbersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai \r\nBUMN/BUMD, dan pegawai swasta; \r\no. izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari \r\nKepala Desa; \r\np. izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal dari \r\nperangkat desa. \r\nq. mendapatkan dukungan paling sedikit lOo/o (sepuluh \r\nperseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS \r\nyang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk \r\nElektronik (KTPe) yang tersebar dilebih dari Y2 (satu per \r\ndua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan \r\nr. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi \r\nPencalonan Kepala Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022. \n - \n Pembiayaan pemilihan kepala desa \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan kondisi masyarakat dan bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat dan adanya bencana non alam COVID-19 yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan proses demokrasi lokal, mewujudkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan kepastian hukum dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

Pemilihan Kepala Desa Serentak: Mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang dapat dilaksanakan bergelombang dengan interval waktu tertentu, serta pengecualian dalam hal terdapat agenda nasional, daerah, atau bencana alam/nonalam.
Panitia Pemilihan: Mengubah komposisi panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur terkait lainnya.
Persyaratan Calon Kepala Desa: Mengubah dan menambahkan persyaratan bagi calon kepala desa, termasuk persyaratan dukungan minimal dari pemilih dan kelengkapan administrasi.
Tahapan Pemilihan: Mengatur tahapan pemilihan kepala desa, termasuk penjaringan, penyaringan, dan seleksi tambahan bagi calon yang memenuhi persyaratan.
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu: Menambahkan ketentuan mengenai pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, termasuk pembentukan panitia pemilihan, tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19: Menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, termasuk penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pemilihan.
Pembiayaan: Mengatur pembiayaan pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST LOMBOK REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING PROCEDURES FOR ELECTION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering:

that the election and dismissal of village heads is a
part of the local democratic process that must be guaranteed
its implementation and sustainability in order to
realize participation, in realizing participation
in the administration of village government in the Region;
that based on community conditions and disaster conditions
non-natural Corona Virus Disease 2019, it is necessary to make
adjustments to the implementation of elections and
dismissal of village heads in the area;
that in order to guarantee legal certainty and
conformity with the provisions of laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da66bf9f-d497-472d-a1fa-f2f69f17b09f","actionData","errors"]