[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da5d1524-94e6-40a2-8edd-b9f64b81fb5f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 10 Tahun 2006","number","10","year","2006","published_date","2006-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PEMERINTAH-DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No.2 Seri D 2006/TLD No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas yang jelas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;\r\nUntuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. \n Dasar hukum peraturan ini diatur tentang UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 72 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Susunan Pemerintah Desa; Tata Kerja Pemerintah Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 hlm (lamp 1 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan pengaturan tugas yang jelas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Susunan organisasi Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Fungsi Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban, serta mendamaikan perselisihan.
Tugas Sekretaris Desa sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa yang memimpin Sekretariat Desa.
Tugas pelaksana teknis lapangan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangannya.
Tugas Kepala Dusun sebagai unsur pembantu tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Peraturan ini juga mengatur tata kerja Pemerintah Desa yang meliputi prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
GOVERNMENT OF WEST BANGKA REGENCY

NUMBER 10 YEAR 2006

TENTANG

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF VILLAGE GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that in order to improve services to the community
effectively and efficiently, it is necessary to have a regulation
clear duties regarding the Organizational Structure and Work Procedures
Village Government;
that to realize the objectives as intended in letter a
above, the Organizational Structure and Work Procedures of the Government are established
Village;
that based on the considerations as in letters a and b
it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Organizational Structure
and Work Procedures of the Village Government;

Bearing in Mind :

Law Number 27 of 2000 on the Establishment of
Bangka

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da5d1524-94e6-40a2-8edd-b9f64b81fb5f","actionData","errors"]