[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da5cdaab-8acf-4acc-87d9-363dc82f10bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi WIlayah Pesisir Kota Pekalongan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-11-09","effective_date","2010-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Rencana Zonasi WIlayah Pesisir Kota Pekalongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Zonasi WIlayah Pesisir Kota Pekalongan
ABSTRAK:	\n \n bahwa interaksi dari berbagai pemangku kepentingan dalam\r\npemanfaatan wilayah pesisir yang semakin intensif\r\nmenimbulkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir\r\nyang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya; bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengelolaan\r\npesisir secara terpadu, maka setiap orang wajib mematuhi,\r\nmenjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan\r\nketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku; bahwa untuk memberikan arahan pemanfaatan danpembangunan sumber daya jangka panjang di dalam suatukawasan perencanaan, serta untuk mengatasi konflikpemanfaatan sumber daya pesisir, maka Pemerintah KotaPekalongan perlu memiliki dokumen Zonasi Wilayah Pesisir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota\r\nPekalongan; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan\r\nNomor 9 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, wilayah perencanaan zonasi, katalog informasi sumber daya pesisir, satuan paket sumber daya pesisir, pengembangan zonasi wilayah pesisir, hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, pengendalian pemanfaatan zona, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2010. \n 19 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK) Kota Pekalongan 2003 - 2013 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kota Pekalongan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat karena interaksi yang intensif dalam pemanfaatan wilayah pesisir menimbulkan konflik yang mengancam kelestarian ekosistem. Pemerintah Kota Pekalongan perlu memiliki dokumen zonasi wilayah pesisir untuk memberikan arahan pemanfaatan dan pembangunan sumber daya jangka panjang serta mengatasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup:

Wilayah perencanaan zonasi yang meliputi seluruh wilayah administratif kecamatan pantai, yaitu Kecamatan Pekalongan Utara.
Informasi sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir Kota Pekalongan, meliputi informasi spasial fisis-khemis pesisir, informasi spasial biologis pesisir, habitat-habitat laut sensitif, pemanfaatan spasial sumber daya, dan pemetaan dasar dan tematik.
Satuan paket sumber daya pesisir yang terdapat di Kota Pekalongan adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya alam buatan.
Pengembangan zonasi wilayah pesisir Kota Pekalongan adalah pertimbangan ekologis, pertimbangan penggunaan lahan existing, pertimbangan kesesuaian lahan, pertimbangan kebijakan sektor perikanan, dan pertimbangan sosial ekonomi budaya.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam RZWP Kota Pekalongan.
Pengendalian pemanfaatan zona yang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan zona.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar pemanfaatan zona yang ditetapkan dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, serta melakukan tindakan/kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).\n2. Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PEKALONGAN CITY
YEAR 2010 NUMBER 7

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 4 OF 2010
CONCERNING
ZONING PLAN FOR THE COASTAL AREA OF PEKALONGAN CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the interaction of various stakeholders in the utilization of coastal areas, which is increasingly intensive, causes conflicts in the utilization and management of coastal areas, which has implications for threatening the sustainability of their ecosystems;
that in order to guarantee the implementation of integrated coastal management, everyone is obliged to comply with, maintain, supervise and preserve it, in accordance with the provisions of the law and prevailing laws and regulations;
that to provide direction for the utilization and long-term development of resources within a planning area, and to resolve conflicts in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da5cdaab-8acf-4acc-87d9-363dc82f10bf","actionData","errors"]