[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da50fa8a-c8c1-4d38-b657-827769b20183","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOSIAL-TANGGUNGJAWAB
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2013 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak berorientasi pada upaya untuk mendapatkan keuntungan perusahaan semata, melainkan juga perlu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, yang tertuang dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan; agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat yang masksimal, maka kegiatannya harus bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, karena upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyrakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah daerah; pelaksanaan tanggung jawab dan lingkungan perseroran terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan dengan pendekatan sinkronisasi program, baik antar perusahaan maupun dengan pemerintah kabupaten/kota serta pembentukan kelembagaan dan pengoptimalan peran kelembagaan tersebut terkait dengan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1962; UU No.5 Tahun 1990; UU No.19 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009;PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007. \n Peraturan ini ditujukan untu memberikan kepastian dan perlindungan hl dan lingkungan Perseoran tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseoran Terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004. \n 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSLP dan PKBL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mensinergikan program TJSLP dan PKBL dengan pembangunan daerah, serta meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat terhadap TJSLP dan PKBL.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dilatarbelakangi oleh perlunya perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan batasan yang jelas tentang pelaksanaan TJSLP dan PKBL, mengoptimalkan peran perusahaan dalam pembangunan daerah, mewujudkan kesepakatan program yang terintegrasi, mewujudkan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program, menghindari penyalahgunaan tujuan pelaksanaan TJSLP dan PKBL, meminimalisir dampak negatif perusahaan, mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan TJSLP dan PKBL, serta memprogramkan apresiasi pemerintah daerah kepada dunia usaha yang telah melaksanakan TJSLP dan PKBL.

Ketentuan Substansial:

Ruang Lingkup: Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan TJSLP dan PKBL yang meliputi bantuan pembiayaan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Pelaksana: Perusahaan berstatus badan hukum yang berkedudukan di Kalimantan Timur.
Kewajiban Perusahaan: Menyusun program TJSLP dan PKBL yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, menyampaikan rencana program tahunan, menganggarkan alokasi dana, mengembangkan kerjasama dan kemitraan, menetapkan TJSLP dan PKBL sebagai bagian dari kebijakan manajemen, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
Program TJSLP dan PKBL: Meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi, program bantuan langsung pada masyarakat, dan program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum.
Prosedur: Pemerintah daerah menyampaikan program prioritas pembangunan, perusahaan menyusun program TJSLP dan PKBL, Tim Pelaksana mengkaji program, hasil kajian dibahas di forum Tim Koordinasi Pelaksana, program disepakati dan disahkan, program dilaksanakan oleh perusahaan, dan Tim Pelaksana memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.
Kelembagaan: Pembentukan Forum Pelaksana oleh perusahaan, Tim Pelaksana oleh Bupati/Walikota, dan Tim Koordinasi Pelaksana oleh Gubernur.
Pembiayaan: Dibebankan pada dana TJSLP dan PKBL perusahaan, dengan alokasi minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan.

","transitional_provisions","1. Tim Pelaksana, Tim Koordinasi Pelaksana dan Forum Pelaksana serta kelembagaan lain sejenis yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan TJSLP dan PKBL di Kalimantan Timur yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif, berupa :\n1. teguran tertulis;\n2. pembatasan kegiatan usaha;\n3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\n4. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan\n5. Atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF KALIMANTAN TIMUR PROVINCE
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF LIMITED LIABILITY COMPANIES AND
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF KALIMANTAN TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that companies in carrying out business activities are not
oriented towards efforts to obtain profits
company alone, but also need to have responsibility
social and environmental in order to improve the quality of
life and the environment that benefits the community
locally and the community in general as well as the company
itself in order to establish company relations that
harmonious, balanced, balanced, and in accordance with the environment, values,
norms, and culture of the local community, which are stated in
corporate social and environmental responsibility program
limited as well as partnership and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da50fa8a-c8c1-4d38-b657-827769b20183","actionData","errors"]