[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da4f18ed-c9d1-44aa-ba27-63eca6b0062e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengendalian Pencemaran Udara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pencemaran Udara - pengendalian
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2006/ No.8 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Pencemaran Udara
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dan sehat, sehingga kualitas udara harus dijaga dan dipelihara melalui upaya pengendalian pencemaran udara secara sistematis, terukur, terus menerus dan konsisten; bahwa dengan meningkatnya kegiatan di berbagai bidang terutama industri dan transportasi, menyebabkan turunnya kualitas udara yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara; bahwa peraturan daerah mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran udara belum diatur secara regional, utuh menyeluruh dan terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian Pencemaran Udara; \n Uu no 11 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1984; UU No 14 Tahun 1992; UU no 23 Tahun 1992; UU No 23 Tahun 1997; UU No 8 Tahun 1999; Uu no 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; PP No 18 Tahun 1999; PP No 41 Tahun 1999; PP No 74 Tahun 2001; PP No 36 Tahun 2005; PermenLH No 5 Tahun 2006; KepmenLH No 48 tahun 1996; KepmenLH No 49 tahun 1996; KepmenLH No 50 Tahun 1996; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pokok- pokok kebijakan pengendalian pencemaran udara, perlindungan mutu udara, pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara, pemulihan mutu udara, penataan, pengembangan ruang terbuka hijau, hak dan kewajiban masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2006. \n 62 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bertujuan untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak, serta memelihara kualitas udara bersih dan sehat. Kebijakan pengendalian pencemaran udara meliputi pengembangan mekanisme pembangunan bersih, teknologi dan produksi ramah lingkungan, energi alternatif, insentif bagi reduksi emisi, penghapusan bahan bakar bertimbal, pengembangan ruang terbuka hijau, mitigasi pencemaran udara, pengelolaan sistem transportasi perkotaan terpadu, dan pengikutsertaan aspek pengelolaan kualitas udara dalam perencanaan tata ruang. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang menetapkan baku mutu udara, pedoman pengendalian pencemaran udara, kerjasama antar daerah, memfasilitasi Kabupaten/Kota, mengembangkan instrumen ekonomi, menyelesaikan sengketa, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dan melakukan sosialisasi udara bersih dan sehat. Perlindungan mutu udara didasarkan pada baku mutu udara ambien, emisi, kebisingan, dan kebauan. Peraturan ini juga mengatur perlindungan iklim dan lapisan ozon melalui pengawasan pembatasan pemakaian bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca. Pencegahan pencemaran udara dilakukan melalui penetapan baku mutu udara, penyusunan pedoman pembuangan emisi, pelaksanaan sistem transportasi perkotaan terpadu, pembinaan pelaku kegiatan penghasil emisi, insentif pengurangan emisi, pengembangan sistem pencegahan dini, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, serta pemeliharaan basis data. Penanggulangan pencemaran udara dilakukan dengan menutup sumber gangguan, mencegah perluasan pencemaran, merelokasi penduduk, dan tindakan efektif lainnya. Pemulihan mutu udara dilakukan melalui pengembalian status mutu udara sesuai fungsinya.","transitional_provisions","Usaha dan / atau kegiatan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin pembuangan emisi ke media udara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memperoleh izin pembuangan emisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan mengenai pengendalian pencemaran udara, dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nPenanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.\r\n\r\nGubernur berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran pencemaran udara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
GEMAK RIPAR REPER RAPIH

NO. 8
2006
SERIES. E

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST JAVA
NUMBER 11 OF 2006
on
AIR POLLUTION CONTROL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that everyone is entitled to clean
and healthy air, so that air quality
must be maintained and preserved through efforts
to control air pollution in a
systematic, measurable, continuous and
consistent manner;
that with increasing activities in
various fields, especially industry and
transportation, it causes a decrease in
air quality which has the potential to
cause air pollution;
that Regional Regulations on
prevention, mitigation and
remediation of air pollution have not been regulated
regionally, wholly comprehensively and
integratedly;
that based on the considerations as intended in letters a, b and c above, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da4f18ed-c9d1-44aa-ba27-63eca6b0062e","actionData","errors"]