[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da49243c-38d7-4f00-b4a1-ec279b1373d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-08-11","effective_date","2016-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undang yang dibentuk dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah;\r\nb.\tbahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diarahkan pada perwujudan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah; Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Evaluasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2016. \n - \n - \n 42 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Teluk Wondama. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas dalam pembentukan produk hukum daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis Produk Hukum Daerah: Perda, Perbup, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Perencanaan Pembentukan Perda: Dilakukan melalui Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Propemperda memuat daftar rancangan Perda berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspirasi masyarakat.
Penyusunan Perda: Dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
Pembahasan Rancangan Perda: Dibahas oleh DPRD dan Bupati melalui dua tingkat pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Penetapan Perda: Rancangan Perda yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan oleh Bupati.
Penyusunan Perbup dan Peraturan Bersama: Disusun oleh pimpinan SKPD dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Penyusunan Peraturan DPRD: Disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda dan dibahas oleh Panitia Khusus.
Penyusunan Keputusan Bupati: Disusun oleh pimpinan SKPD dan diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD: Mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan ini.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional legal products are laws and regulations formed in the context of organizing the pemerintahan daerah as a manifestation of responsibility for the implementation of regional autonomy;
that the formation of regional legal products needs to be directed towards the realization of legal order which includes orderly content and orderly form based on the principle of good legislation formation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Legal Products;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da49243c-38d7-4f00-b4a1-ec279b1373d1","actionData","errors"]