[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da41d7a7-448e-4498-8d23-5e73b94cfc6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Analisis Dampak Lalu Lintas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LALU LINTAS – DAMPAK - ANALISIS
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No.9 Seri E 2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas merupakan salah satu tanggungjwab pemerintah di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah kegiatan dalam mendukung peningkatan pembangunan yang dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Daerah sehingga membutuhkan pengendalian agar dapat mencapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib dan lancar dalam wilayah Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.32 Tahun 2011; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan/atau kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan dampak lalu lintas Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Analisis dampak Lalu Lintas, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n - Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan persetujuan Andalalin, diatur dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\r\n- Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sebagai upaya mengendalikan dampak pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Bangka Barat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan agar dampak lalu lintas dapat diantisipasi dan diminimalkan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mewajibkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan (seperti perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, pelayanan umum, SPBU, hotel, gedung pertemuan, restoran, fasilitas olahraga, bengkel, pencucian mobil), permukiman (perumahan, rumah susun, apartemen, asrama, ruko), dan infrastruktur (pelabuhan, terminal, pool kendaraan, fasilitas parkir umum) yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk melaksanakan Andalalin. Hasil Andalalin menjadi persyaratan untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), atau izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus.

Pengembang atau pembangun wajib menunjuk lembaga konsultan bersertifikat untuk melakukan analisis dampak lalu lintas. Dokumen hasil Andalalin harus memuat perencanaan dan metodologi analisis, analisis kondisi lalu lintas saat ini (termasuk bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, dan pembebanan perjalanan), simulasi kinerja lalu lintas, rekomendasi penanganan dampak, rincian tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang, rencana pemantauan dan evaluasi, serta gambaran umum lokasi pembangunan.

Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin. Bupati membentuk tim evaluasi yang terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas, pembina jalan, dan kepolisian. Tim evaluasi bertugas menilai Andalalin dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan. Pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin.

","transitional_provisions","1. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah selesai dibangun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum dilakukan Andalalin dianggap telah memenuhi Andalalin.\n2. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sedang dibangun yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Andalalin setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus dilakukan Andalalin.\n3. Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah dibangun dan sudah mendapatkan dokumen hasil Andalalin dianggap dokumen hasil Andalalin sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
CONCERNING
TRAFFIC IMPACT ANALYSIS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing the development of an activity and/or business, there is an increasing intensity which in some cases can cause a disruptive impact on the security, safety, orderliness and smooth flow of road traffic and transport in the Regional territory, thus requiring control;
that the traffic impact caused by an activity and/or business should also be the responsibility of the initiator of the activity and/or business concerned, so that safe, comfortable, orderly and smooth road transport conditions can be achieved in the Regional territory;
that to implement the provisions of Article 47 of Government Regulation Number 32 of 2011 concerning Traffic Management and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da41d7a7-448e-4498-8d23-5e73b94cfc6b","actionData","errors"]