[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da3b5635-8e8e-4b7c-8ed8-44373c537f16","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-04-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerugian daerah - tata cara tuntutan ganti kerugian daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); \n Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah:\r\na. Bendahara;\r\nb. Pegawai bukan Bendahara; dan\r\nc. Pihak Ketiga.\r\nObjek Kerugian Daerah meliputi:\r\na. Uang; dan\r\nb. Barang Milik Daerah.\r\nUntuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Walikota membentuk TPKD yang berjumlah 9 (sembilan) orang anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:\r\na. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;\r\nb. Asisten yang membidangi Administrasi dan Keuangan, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;\r\nc. Inspektur Daerah, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;\r\nd. Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;\r\ne. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;\r\nf. Kepala Bagian Hukum dan HAM, selaku Anggota;\r\ng. Sekretaris Inspektorat selaku Anggota;\r\nh. Kepala Unit Kerja yang membidangi Aset selaku anggota;\r\ni. Inspektur Pembantu selaku anggota.\r\nTugas TPKD :\r\na. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;\r\nb. menghitung jumlah Kerugian Daerah;\r\nc. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;\r\nd. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;\r\ne. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;\r\nf. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;\r\ng. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;\r\nh. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK; \r\ni. menyiapkan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.\r\nKepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Walikota dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.\r\nWalikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).\r\nTPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:\r\na. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;\r\nb. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;\r\nc. register penutupan buku kas/barang;\r\nd. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;\r\ne. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;\r\nf. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;\r\ng. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;\r\nh. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan\r\ni. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.\r\nTPKD harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan.\r\nTPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota.\r\nWalikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen.\r\nWalikota berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Walikota berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan\r\nmengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar KerugianDaerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.\r\nWalikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.\r\nDalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:\r\na. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;\r\nb. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.\r\nSKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.\r\nPenggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.\r\nDalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah, Walikota mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.\r\nSurat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.\r\nBerdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.\r\nDalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.\r\nWalikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.\r\nKerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.\r\nApabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Walikota menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\r\nPutusan Pengadilan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan untuk meminimalisir kekurangan kekayaan daerah.

Peraturan ini membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang bertugas menginventarisasi kasus kerugian, menghitung jumlah kerugian, mengumpulkan bukti, menginventarisasi harta kekayaan sebagai jaminan, menyelesaikan kerugian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), memberikan pertimbangan kepada Walikota, menatausahakan penyelesaian kerugian, dan menyampaikan laporan kepada Walikota dan BPK.

Peraturan ini mengatur penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, dan Pihak Ketiga. Untuk Bendahara, penyelesaian dapat dilakukan melalui SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan Sementara. Pegawai bukan Bendahara dapat menyelesaikan kerugian secara damai atau melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR) biasa. Kerugian yang disebabkan oleh Pihak Ketiga diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tentang kadaluwarsa tuntutan, penghapusan dan penghentian kewajiban membayar ganti rugi, penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah, dan pelaporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah.

","transitional_provisions","Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila Walikota menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari pejabat yang berwenang dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Walikota dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 3 OF 2016
on
PROCEDURES FOR CLAIMS FOR REGIONAL LOSSES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for Claims for Regional Losses;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 on the Establishment of Large City Regions Within the Provinces of East Java, Central Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 45);
Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 82, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da3b5635-8e8e-4b7c-8ed8-44373c537f16","actionData","errors"]