[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da34e3d1-cf4c-41f0-bfbb-4a039cbc8815","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak\r\nasasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga\r\nlingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat\r\nmewujudkan pembangunan berkelanjutan;\r\nbahwa dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya\r\ntampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan\r\nperikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,\r\nsehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan\r\nlingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh\r\nsetiap pemangku kepentingan;\r\nbahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan\r\nperlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan\r\nlingkungan hidup yang baik dan sehat, serta dalam rangka\r\npelaksanaan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup perlu mengatur mengenai perlindungan\r\ndan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu peraturan\r\ndaerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan\r\nLingkungan Hidup;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi :\r\nperencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013. \n 70 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, indah, aman, dan nyaman, melindungi daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, melestarikan fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.\n\n- **Perencanaan:** Meliputi inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.\n- **Pemanfaatan:** Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.\n- **Pengendalian:** Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, mencakup pengendalian pencemaran air, udara, air laut, dan tanah, serta pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan karst. KLHS dilaksanakan untuk evaluasi kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.\n- **Pemeliharaan:** Pemeliharaan kualitas air, udara, air laut, dan tanah dilakukan melalui konservasi, pencadangan, dan pelestarian fungsi ekosistem.\n- **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, dan akses keadilan. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan, mencegah pencemaran, dan melindungi kearifan lokal. Usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah pencemaran, menaati baku mutu, dan menyampaikan informasi yang benar.\n- **Peran Masyarakat:** Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\n- **Sistem Informasi Lingkungan Hidup:** Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.\n- **Perizinan:** Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi izin pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah, penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, dan dumping limbah.\n- **Pengawasan:** Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 108 huruf a, b, c, d, g, h, i, l, dan/atau m dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 108 huruf e, f, j, dan/atau k dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEBUMEN,

Considering :

that a good and healthy environment as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a fundamental right possessed by every citizen, so the quality of the environment needs to be maintained in order to realize sustainable development;
that the decreasing carrying capacity and environmental capacity have threatened the survival of humans and other living things, so it is necessary to carry out serious and consistent environmental protection and management by every stakeholder;
that to ensure legal certainty and provide protection for everyone's right to a good and healthy environment, and in order to implement the provisions of Article 63 paragraph (3) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da34e3d1-cf4c-41f0-bfbb-4a039cbc8815","actionData","errors"]