[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da31bad6-37e2-45d6-84cb-0126338b4d65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","2009-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan dan Kelautan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2009/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan untuk jasa yang telah\r\ndikelola secara khusus oleh suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak\r\nmerupakan obyek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan\r\nperaturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dengan telah dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri perlu menetapkan Tarif Pemanduan dan Penundaan Kapal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2009 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan; Bentuk Dan Kerjasama; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pemanduan Kapal; Prinsif Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal; Struktur Dan Besarnya Tarif Jasa Pemanduan Dan Penundaan; Waktu Permohonan Penyampaian Penyampaian Permintaan Pandu Sebelum Pemanduan Dan Pembatalan Pelayanan Pemanduan; Pengelolaan Keuangan; Sanksi; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Tarif Pemanduan Dan Penundaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2009. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal di Kabupaten Barito Kuala.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dengan telah dibentuknya Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PD. PBKM). Dasar hukumnya adalah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa jasa yang dikelola BUMD tidak merupakan objek retribusi, melainkan penerimaan BUMD.

Ketentuan Substansial:

PD. PBKM melakukan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal di sungai Barito. Tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal dikenakan berdasarkan jumlah Gross Ton (GT), gerakan, bendera kapal, waktu pelayanan, waktu pergi ke kapal dan kembali ke pangkalan. Prinsip penetapan tarif adalah untuk memperoleh pendapatan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, operasional, dan kemajuan perusahaan.

Tarif Jasa:

Tarif dasar jasa pemanduan dibedakan antara kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing. Tarif jasa penundaan dibedakan berdasarkan GT kapal dan bendera kapal (Indonesia/asing). Terdapat tarif tetap dan tarif variabel per jam. Tarif jasa salvage dan jasa lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur PD. PBKM.

Waktu Permohonan dan Pembatalan:

Diatur waktu minimal permohonan dan pembatalan pelayanan pemanduan. Jika terjadi pembatalan di lokasi pelayaran, pengguna jasa dikenakan biaya mobilisasi dan demobilisasi kapal tunda.

Pengelolaan Keuangan:

Jasa pemanduan dan penundaan dikelola oleh PD. PBKM sebagai penerimaan usaha. Hasil penerimaan dapat digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan peningkatan SDM, serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati. Pembagian hasil penerimaan diatur oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal pengguna jasa pemanduan dan penundaan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi yang diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
TARIFF FOR PILOTAGE AND TOWAGE SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 19 of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is explained that services that have been specifically managed by a Regional Owned Enterprise (BUMD) are not objects of levies, but as BUMD revenue in accordance with applicable laws and regulations;
that in order to increase Regional Original Income and with the establishment of the Organization and Working Procedures of the Barito Kuala Independent Port Regional Company, it is necessary to stipulate Tariffs for Pilotage and Towage of Vessels;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da31bad6-37e2-45d6-84cb-0126338b4d65","actionData","errors"]