[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da2c8b38-fd90-4c80-9355-34cf1adc8bed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN-KOPERASI,-USAHA-MIKRO,-KECIL-DAN-MENENGAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NO.33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama;\r\nb. bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas – luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. \n Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006; Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IV/2007; Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2012. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. AZAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN; 3. PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN; 4. BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN; 5. PELAPORAN; 6. PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA; 7. KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA; 8. INSENTIF; 9. SANKSI ADMINISTRATIF; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di Kabupaten Jembrana. Latar belakangnya adalah peran strategis KUMKM dalam mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang dan berkeadilan. Pemberdayaan ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Azas, tujuan, dan prinsip pemberdayaan KUMKM, yang meliputi kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, produktivitas, daya saing, akses terhadap sumber daya produktif, dan peran serta KUMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri.
Pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan Dekopinda. Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana penyertaan modal dan BUMD dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan. Koordinasi wajib dilakukan sejak perencanaan hingga pelaporan.
Bentuk-bentuk pemberdayaan, seperti pendidikan dan pelatihan, perkuatan permodalan, pembinaan manajemen dan pengembangan teknologi, pemasaran produk, fasilitasi kerjasama, perlindungan hukum, fasilitasi HAKI, dan fasilitasi kegiatan organisasi Koperasi.
Pelaporan kinerja oleh KUMKM yang telah memperoleh pemberdayaan.
Perlindungan dan iklim usaha yang kondusif, meliputi fasilitasi pendirian dan perizinan usaha, persaingan usaha yang sehat, kemitraan usaha, dan perlindungan HAKI.
Kemitraan dan jaringan usaha, yang dapat dilakukan dengan pola inti plasma, sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk lain.
Insentif yang dapat diberikan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi KUMKM.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya, maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.\n2. Setiap orang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JEMBRANA REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
ON
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES, MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF JEMBRANA,

Considering:

that Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises
both as a people's economic movement and as a
business entity play a role in realizing a
just and prosperous society based on
the position, role, and strategic potential to
realize a national economic structure that is
increasingly balanced, developed, and just, in
the national economic system which is structured as a
joint venture;
that the empowerment of Cooperatives and Micro,
Small, and Medium Enterprises needs to be organized
comprehensively, optimally, and sustainably through
the development of a conducive climate, providing
business opportunities, support, protection, and
the widest possible business development, so that
able to improve the position, role, and potential of
Cooperati

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da2c8b38-fd90-4c80-9355-34cf1adc8bed","actionData","errors"]