[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da2a5548-1cab-43ef-9ea0-1af50f664907","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan","place_of_enactment","Pangkajene","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 110\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; \r\n2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana \r\n4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 1 \r\n6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan \r\n8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan \r\n9. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan \r\n10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n 11. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \r\n12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n13. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan \r\n 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan. (\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.\n3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.\n4. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.\n5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.\n6. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (tambat kapal).\n7. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa usaha di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi jasa usaha.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur, meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek, subjek, dan wajib retribusi untuk setiap jenis retribusi jasa usaha.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa.
Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, yang didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa usaha.
Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan retribusi.
Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan angsuran.
Sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu.
Masa dan saat terutangnya retribusi.
Prosedur pengajuan keberatan atas SKRD.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
Insentif pemungutan bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Pemanfaatan jasa retribusi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
Ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terkait retribusi, termasuk kewajiban membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi ini masih terutang berdasarkan:\n\n * Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\n * Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.\n * Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.\n * Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.\n * Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.\n * Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (tambat kapal).\n * Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak Membayar Tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Dinas Daerah yang Bertugas melakukan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi tidak Menyetor atau kurang Menyetor diberikan sanksi berupa Hukuman disiplin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n3. Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n4. Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n5. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2012

REGIONAL REGULATION
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANGKAJENE AND ISLANDS,

Considering:

that to implement the provisions in Article 110 of
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes
and Regional Retribution, it is necessary to establish a
Regional Regulation concerning Business Service Retribution.

In view of:

Article 16 paragraph (6) of the 1945 Constitution;
Law Number 29 of 1959 concerning the
Establishment of Level II Regions in Sulawesi
(State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959
Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic
of Indonesia Number 1822);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal
Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia
Numb

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da2a5548-1cab-43ef-9ea0-1af50f664907","actionData","errors"]