[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da135782-6159-45c1-933c-fdb02ac56e81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-05-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

EKONOMI
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2024/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang\r\nsejahtera dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian\r\ndaerah, perlu pembangunan ekonorni kreatif yang\r\nberkelanjutan, mandiri dan berkeadilan; \r\nb. bahwa potensi Ekonomi kreatif masyarakat Gunungkidul\r\nsangat besar sehingga perlu dikelola secara sistematis,\r\nterstruktur dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan\r\nEkonorni Kreatif yang terintegrasi dalam sistem\r\npembangunan daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Ekonomi Kreat \n Dasar Hukum: 1. \r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum, Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Kewenangan, Hak,Kewajiban,Tanggung Jawab Dan Partisipasi, Perencanaan Ekonomi Kreatif, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Data Dan Informasi Pelayanan Ekonomi Kreatif, Pengendalian Ekonomi Kreatif, Kerja Sama, Pendanaan, Laporan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024. \n Jumlah Halaman: 19 HLM, Penjelasan: 5 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk meningkatkan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah, meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif, mengembangkan ekosistem ekonomi usaha kreatif, mendorong transformasi ekonomi melalui pengarusutamaan ekonomi kreatif, dan menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif: Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk pengembangan riset, pendidikan, fasilitasi pendanaan berbasis Kekayaan Intelektual, penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual, pemberian insentif, fasilitasi Kekayaan Intelektual, dan perlindungan hasil kreativitas. Bupati membentuk gugus tugas ekonomi kreatif untuk membantu dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan.\n2. Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif: Pelaku ekonomi kreatif berhak mendapatkan dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah, perlindungan hukum, informasi terbuka, dan fasilitasi ekonomi kreatif. Mereka wajib memiliki perizinan berusaha berbasis risiko, melaporkan kegiatan ekonomi kreatif, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, melaporkan jumlah tenaga kerja, menghormati tradisi budaya masyarakat, bersinergi dengan koperasi dan usaha mikro kecil, menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.\n3. Peran Serta Lembaga Pendidikan dan Dunia Usaha: Lembaga pendidikan berperan serta dalam menciptakan sumber daya pelaku ekonomi kreatif yang andal dan berkualitas, mengembangkan riset, dan menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Dunia usaha berperan serta dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, menciptakan skema permodalan yang inovatif, mengembangkan sistem pemasaran, membangun ekosistem ekonomi kreatif melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan, melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan koperasi, dan melaksanakan alih teknologi.\n4. Perencanaan Ekonomi Kreatif: Perencanaan ekonomi kreatif dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan riset, pembuatan data dan informasi pelaku usaha, dan pembuatan peta potensi ekonomi kreatif. Dokumen perencanaan diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar kewajiban dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.\n3. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan bertanggung jawab dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GUNUNGKIDUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNGKIDUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize a prosperous society and
increase regional economic growth,
it is necessary to develop a sustainable creative economy,
independent and fair;
that the potential of the creative Economy of the Gunungkidul
community is very large, so it needs to be managed systematically,
structured and sustainably through mainstreaming
Creative Economy that is integrated into the system
regional development;
that based on the considerations as referred to
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
Regional Regulation concerning the Creative Economy;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da135782-6159-45c1-933c-fdb02ac56e81","actionData","errors"]