[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da1266fe-c14c-4ce2-acee-1a99c727e1c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kolaka Utara","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara","place_of_enactment","Lasusua","theme","Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kolaka Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa wilayah Kabupaten Kolaka Utara memiliki kondisi\r\ngeologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang\r\nberpotensi rawan bencana, baik bencana alam, bencana\r\nnon-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi\r\nmenimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan\r\nkerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;\r\nb. bahwa untuk mengurangi risiko bencana dan\r\nmengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai\r\ndengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya\r\npenyelenggaraan penanggulangan bencana secara\r\nterencana, terpadu, dan menyeluruh dengan\r\nmengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten\r\nKolaka Utara sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan\r\npenanggulangan bencana baik pada masa prabencana,\r\ntanggap darurat, maupun pascabencana yang\r\nmengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan\r\nBencana Di Kabupaten Kolaka Utara. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,\r\ndan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4339);\r\n3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4723);\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4725);\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5058);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntekah beberapa kali diubah dengan Undang-undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4828);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4829);\r\n10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003\r\ntentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan\r\nPenanganan Pengungsi di Daerah;\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007\r\ntentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam\r\nPenanggulangan Bencana;\r\n13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman\r\nPembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN\r\nBAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG\r\nBAB IV HAK DAN KEWAJIBA MASYARAKAT\r\nBAB V FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA\r\nBAB VI PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN,\r\nORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA\r\nMASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA\r\nINTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON –\r\nPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA\r\nBAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA\r\nBAB VIII PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN\r\nBAB IX PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN\r\nBAB X PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN\r\nBAB XI KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XII KETETUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020. \n 39 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara, meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan berkelanjutan, melindungi cagar budaya dan lingkungan, mengurangi kerentanan masyarakat, membangun partisipasi publik dan swasta, mendorong gotong royong, serta menciptakan perdamaian dan mencegah bencana sosial.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana yang memadai, perencanaan penyediaan cadangan pangan, pemulihan kondisi pasca bencana, dan pemeliharaan arsip. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur penanggulangan bencana, menetapkan status dan tingkatan bencana daerah, melaksanakan kerja sama penanggulangan bencana, mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi ancaman, mengerahkan sumber daya, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, menyusun perencanaan dan prosedur penanggulangan bencana, merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan, dan melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan.

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, informasi tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan melakukan pengawasan. Masyarakat juga berhak atas ganti rugi jika kepemilikannya dikorbankan atau terkena bencana akibat kegagalan konstruksi dan teknologi. Masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial yang harmonis, berperan aktif dalam penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar, dan memberikan data diri yang benar.

Peraturan ini juga mengatur tentang forum pengurangan risiko bencana, peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Selain itu, diatur pula mengenai penetapan daerah rawan bencana, penentuan status potensi bencana, dan penentuan status bencana.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KOLAKA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA UTARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2020
ABOUT
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION
IN KOLAKA UTARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH KOLAKA

\n\n \n \n

Considering:

that the territory of North Kolaka Regency has geological, geographical, hydrological, demographic, and sociographic conditions that are potentially prone to disasters, both natural disasters, non-natural disasters, and social disasters that have the potential to cause casualties, property losses, and other invaluable losses;
that in order to reduce disaster risk and restore post-disaster conditions in accordance with the value system of the community, it is necessary to make efforts to organize disaster management in a planned, integrated, and comprehensive manner by optimizing all existing potentials in North Kolaka Regency so that it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da1266fe-c14c-4ce2-acee-1a99c727e1c7","actionData","errors"]