[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da100815-cfc6-4c48-95b6-6d624bf8f08f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan","short_title","Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2008","number","28","year","2008","published_date","2008-07-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-TORAJA-UTARA-PROVINSI-SULAWESI-SELATAN
2008
Undang-undang (UU) NO. 28, LN.2008/NO.101, TLN NO.4874, LL SETNEG : 16 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk memacu kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Tana Toraja pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tana Toraja, dipandang perlu membentuk Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 1964, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Toraja Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008. \n - \n - \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Tana Toraja, dengan membentuk Kabupaten Toraja Utara. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memanfaatkan potensi daerah. Pembentukan ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi, potensi daerah, dan aspek sosial politik. Kabupaten Toraja Utara terdiri dari 21 kecamatan yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara akan memiliki kewenangan dalam urusan wajib dan pilihan sesuai peraturan perundang-undangan. Urusan wajib meliputi perencanaan pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Urusan pilihan mencakup potensi daerah seperti pertambangan dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban membantu pembentukan kelembagaan dan pemindahan personel serta aset untuk meningkatkan pelayanan publik.","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Toraja Utara menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk tahun anggaran berikutnya. 2. Rancangan Peraturan Bupati Toraja Utara dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Sebelum Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Tana Toraja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2008
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF NORTH TORAJA REGENCY
IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to stimulate the development and progress of South Sulawesi Province in general and Tana Toraja Regency in particular, as well as the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account economic capacity, regional potential, area, population and considerations from socio-political, socio-cultural, defense and security aspects, as well as the increasing workload and volume of work in the fields of government, development and community affairs in Tana Toraja Regency, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da100815-cfc6-4c48-95b6-6d624bf8f08f","actionData","errors"]