[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","da0adb3c-5043-4175-ba07-d8c5d8296556","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POTENSI DAERAH, PEMBANGUNAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan umum. Dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya untuk terus meningkatkan pengelolaan potensi dan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kapuas, meningkatkan daya saing ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan langkah-langkah tepat yang dapat mendorong keikutsertaan Badan Usaha Swasta dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah melalui kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan tentang kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan\r\npotensi dan pembangunan daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.3 / 01 / DPRD.2011 \n BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II TUJUAN, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA; BAB III KRITERIA BADAN USAHA SWASTA; BAB IV BIDANG – BIDANG TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN; BAB V\r\nLINGKUP KERJASAMA; BAB VI PELAKSANAAN KERJASAMA; BAB VII PERJANJIAN KERJASAMA; BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dengan badan usaha swasta dalam pengelolaan potensi dan pembangunan daerah. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah. Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Subjek kerjasama meliputi Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Usaha Swasta, dan pihak ketiga. Objek kerjasama adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, termasuk penyediaan pelayanan publik. Bentuk kerjasama dapat berupa Kontrak Pelayanan, Kontrak Bangun, Kontrak Rehabilitasi, Kontrak Patungan, dan bentuk kerjasama lainnya yang saling menguntungkan.

Badan Usaha Swasta yang terlibat harus memenuhi kriteria kualifikasi profesional dan teknis, kompetensi sumber pendanaan, kemampuan manajerial, dan reputasi yang baik. Potensi daerah yang dapat dikerjasamakan meliputi properti/perumahan, industri dan niaga, pendidikan dan latihan, pariwisata, olahraga dan kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemungutan retribusi. Perjanjian kerjasama harus memuat ketentuan mengenai lingkup pekerjaan, jangka waktu, tarif pelayanan, hak dan kewajiban, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan rencana keuangan yang lengkap.

","transitional_provisions","Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat pemberlakuan Peraturan Daerah ini sepanjang batas waktu kerjasama belum berakhir, segera dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF KAPUAS
REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
on
COOPERATION BETWEEN REGIONAL GOVERNMENTS AND PRIVATE BUSINESS ENTITIES
IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL POTENTIAL AND DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the welfare of the community in the Kapuas Regency is a goal to be achieved through efforts to improve the quality of public services;
that, considering the limited financial capacity of the Regional Government in its efforts to continuously improve the management of regional potential and development in order to improve the quality of life of the Kapuas Regency community, increase economic competitiveness and regional economic growth as a manifestation of the implementation of regional autonomy, appropriate steps are needed to encourage the participation of Private Business Entities in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=da0adb3c-5043-4175-ba07-d8c5d8296556","actionData","errors"]