[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9f4ff0f-d504-4559-9e8b-7e4da381c94e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan barang milik daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang\r\nMilik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok\r\nAgraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960\r\nnomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2013);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4400);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4438);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang\r\nPengelolaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang\r\nPengelolaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); \n (1) Barang milik daerah meliputi:\r\na. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah; dan\r\nb. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.\r\n(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:\r\na. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;\r\nb. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;\r\nc. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017. \n Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\n \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan peraturan ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah: Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang, Kepala SKPD sebagai pejabat penatausahaan barang, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, dan pejabat serta pengurus barang lainnya dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.\n2. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Proses penyusunan rincian kebutuhan barang milik daerah yang menjadi dasar pengadaan dan penyediaan anggaran.\n3. Pengadaan: Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.\n4. Penggunaan: Pengaturan mengenai penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.\n5. Pemanfaatan: Pengaturan mengenai pendayagunaan barang milik daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur.\n6. Pengamanan dan Pemeliharaan: Kewajiban pengamanan administrasi, fisik, dan hukum atas barang milik daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah.\n7. Penilaian: Proses penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.\n8. Pemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan barang milik daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.\n9. Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.\n10. Penghapusan: Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang.\n11. Penatausahaan: Rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.\n12. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Upaya pembinaan oleh Walikota serta pengawasan dan pengendalian oleh pengguna dan pengelola barang.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\na. pemanfaatan barang milik daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Walikota dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan barang milik daerah dengan ketentuan pengelola barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Walikota, dengan melampirkan:\n1.\tUsulan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah;\n2.\tSalinan perjanjian pemanfaatan barang milik daerah;\n3.\tDokumen kepemilikan barang milik daerah;\n4.\tDokumen yang menjelaskan mengenai jangka waktu pemanfaatan barang milik daerah;\n5.\tDokumen yang menjelaskan mengenai besaran kontribusi yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan;\n6.\tFoto barang milik daerah yang dimanfaatkan;\n7.\tAnalisis terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan.\nb.\tperjanjian pemanfaatan barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 11 OF 2017
ABOUT
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering:	that to implement the provisions of Article 105 of the Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets and Article 511 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Management of Regional Assets;
In view of:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State Republic of Indonesia; Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); Law Number 5 of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9f4ff0f-d504-4559-9e8b-7e4da381c94e","actionData","errors"]