[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9f4bd19-c844-493c-9fa1-a32d4c43e365","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 33 Tahun 2019","number","33","year","2019","published_date","2019-06-13","effective_date","2019-07-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak - KEMENTERIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 33, BN.2019/ 797 (29 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk efektivitas penyelesaian Piutang Negara di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu diatur mekanisme pengurusan Piutang Negara secara optimal;\r\n \n UU No. 41 Tahun 1999; UU No, 17 Tahun 2003; UU No, 1 Tahun 2004; UU No, 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2018; PP No, 14 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2015; PMK No. 69/PMK.06/2014; Permen LHK No. P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 \n Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:\r\na. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara;\r\nb. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;\r\nc. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih;\r\nd. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak; dan\r\ne. Pelaporan Piutang Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019. \n Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KEU-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KEU-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 428).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pengurusan piutang negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian Piutang Negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan mekanisme pengurusan Piutang Negara.

Ketentuan substansial mencakup pengakuan dan pengukuran Piutang Negara, di mana piutang diakui saat kewajiban belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan keuangan satuan kerja, berdasarkan SPP, surat ketetapan, Laporan Hasil Produksi, kesepakatan penyelesaian sengketa, dan/atau surat penagihan. Pengukuran piutang disajikan sebesar nilai pokok atau nilai pokok beserta denda.

Peraturan ini juga mengatur penyerahan pengurusan Piutang Negara yang berasal dari PNBP kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL setempat setelah dinyatakan macet dan dilakukan verifikasi. Proses penyerahan, penerimaan, dan pengembalian pengurusan piutang juga diatur secara rinci. Piutang Negara dapat ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh KPKNL jika Penanggung Hutang tidak mampu menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan barang jaminan tidak ada atau tidak bernilai ekonomis. Penghapusan Piutang Negara dapat dilakukan secara bersyarat atau mutlak setelah melalui proses pengusulan dan persetujuan.

Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib menyampaikan laporan piutang bulanan/triwulan/semester kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini terhadap penyelesaian Piutang Negara yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019

CONCERNING

PROCEDURES FOR MANAGING STATE RECEIVABLES FROM NON-TAX
STATE REVENUE WITHIN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that for the effectiveness of resolving State Receivables within
the Ministry of Environment and Forestry, it is necessary to regulate the mechanism for managing State Receivables optimally;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister
of Environment and Forestry regarding Procedures for
Managing State Receivables from Non-Tax State Revenue
within the Ministry of Environment and
Forestry;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9f4bd19-c844-493c-9fa1-a32d4c43e365","actionData","errors"]