[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9ea2999-c362-4454-891f-374eeb8692c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Badan Informasi Geospasial","short_title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14d1d491-2913-41ca-9a01-c4e49c20de22","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Informasi Geospasial","short_name","Peraturan BIG","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Badan Informasi Geospasial","place_of_enactment","Bogor","theme","Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Badan Informasi Geospasial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan Kinerja - Pelaksana Tugas - Pelaksana Harian - Badan informasi geospasial
2025
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 1, https://jdih.big.go.id/
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Badan Informasi Geospasial
ABSTRAK:	\n \n bahwa pegawai aparatur sipil negara yang ditugaskan\r\nmenjadi pelaksana tugas dan pelaksana harian di\r\nBadan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a perlu diberikan tunjangan kinerja \n Dasar hukum ini adalah Perpres Nomor 128 Tahun 2022 dan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur mengenai pemberian tunjangan kinerja Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian; tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian\r\nbersifat penambahan tunjangan kinerja; serta cara penghitungan tunjangan kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mengatur tentang pemberian tunjangan kinerja kepada Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) di lingkungan Badan Informasi Geospasial (BIG). Latar belakangnya adalah untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BIG ketika pejabat definitif berhalangan tetap atau sementara.

Tunjangan kinerja diberikan kepada Plt/Plh yang bertugas paling singkat 30 hari, dihitung sejak tanggal penugasan. Tunjangan ini bersifat penambahan dan diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja bulanan serta kehadiran Pegawai ASN, sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di BIG.

Besaran tunjangan kinerja dibedakan berdasarkan kelas jabatan struktural yang diemban oleh Plt/Plh dibandingkan dengan kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan:

Jika kelas jabatan Plt/Plh lebih tinggi, tunjangan kinerja yang diberikan adalah selisih antara tunjangan kinerja pejabat struktural yang digantikan dengan tunjangan kinerja Pegawai ASN.
Jika kelas jabatan Plt/Plh setingkat, tunjangan kinerja yang diberikan adalah 20% dari tunjangan kinerja pejabat struktural yang digantikan.
Jika kelas jabatan Plt/Plh lebih rendah, tunjangan kinerja yang diberikan adalah 20% dari tunjangan kinerja pejabat struktural yang digantikan.

Pegawai ASN dari instansi lain yang ditugaskan sebagai Plt/Plh di BIG juga diberikan tunjangan kinerja, yaitu selisih antara tunjangan kinerja pejabat struktural yang digantikan dengan tunjangan kinerja sebagai Pegawai ASN di instansi asalnya.

Lampiran peraturan ini memberikan contoh perhitungan tunjangan kinerja untuk berbagai skenario penugasan Plt/Plh.

","transitional_provisions","1. Pegawai ASN yang bertugas sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian sebelum berlakunya Peraturan Badan ini diberikan Tunjangan Kinerja Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian terhitung sejak tanggal penugasan Pegawai ASN sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
on
PERFORMANCE ALLOWANCE FOR EXECUTORS AND DAILY EXECUTORS
WITHIN THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to maintain the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Geospatial Information Agency when high-ranking primary leaders, high-ranking secondary leaders, high-ranking first-level leaders, and/or administrative officials who are definitive within the Geospatial Information Agency are permanently or temporarily incapacitated, the Geospatial Information Agency may assign state civil apparatus employees to become executors and daily executors of the definitive officials in question;
that state civil apparatus employees who are assigned to become executors and daily

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9ea2999-c362-4454-891f-374eeb8692c6","actionData","errors"]