[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9e6fa82-8507-442a-822f-0056e46b9b50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-09-20","effective_date","2013-09-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd - perubahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2012 tentang APBD Kota Surakarta TA 2013; \n UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 48 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Kota Surakarta TA 2013 dan uraiannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013 dibuat karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.\n\nPeraturan ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2013. Pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp. 1.371.768.410.000,00. Belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp. 1.516.888.877.350,00, sehingga defisit setelah perubahan menjadi Rp. (145.120.467.350,00). Pembiayaan daerah meliputi penerimaan setelah perubahan menjadi Rp. 206.805.162.350,00 dan pengeluaran setelah perubahan menjadi Rp. 61.684.695.000,00, sehingga jumlah pembiayaan netto setelah perubahan menjadi Rp. 145.120.467.350,00.\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.\n\nBelanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman / Dana Bergulir, dan Penerimaan dari Pihak Ketiga. Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi )Pemerintah Daerah, Pembayaran pokok utang, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengembalian Kepada Pihak Ketiga.\n\nDalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 6 OF 2013
ON
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF SURAKARTA CITY FOR FISCAL YEAR 2013

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with developments that are not in accordance with the assumptions of the general policy of the APBD, circumstances that cause shifts between organizational units, between activities and between types of expenditures, circumstances that cause the budget surplus from the previous year to be used for financing in the current fiscal year, it is necessary to amend the APBD for Fiscal Year 2013;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Amendments to Regional Regulation Number 11 of 2012 concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget of Surakarta

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9e6fa82-8507-442a-822f-0056e46b9b50","actionData","errors"]