[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9da2acf-e5db-4543-8864-acbfcd9a4dab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 37 Tahun 2003","number","37","year","2003","published_date","2003-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Prabumulih","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-penerangan jalan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, LD.2003/NO.37
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2001, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu meningkatkan penerimaan daerah khusus dibidang Pajak Penerangan Jalan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. \n Dasar hukum dalam Perda ini adalah UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2000; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kota Prabumulih No. 30 Tahun 2003. \n Materi pokok dalam Perda ini mengatur tentang pajak penerangan jalan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan dan cara perhitungan, masa pajak, saat pajak terhutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tatacara perhitungan pajak dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tatacara penagihan pajak, pengurangan, kekeringan dan pembebasan pajak, tatacara pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluwarsa, instansi pemungut, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik di wilayah kota. Latar belakangnya adalah peningkatan penerimaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemungutan pajak yang sederhana, adil, efektif, dan efisien.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah, baik dari PLN maupun bukan PLN.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik, yang ditetapkan berbeda untuk tenaga listrik dari PLN dan bukan PLN, serta untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam.
Tarif pajak bervariasi tergantung pada sumber tenaga listrik (PLN atau bukan PLN) dan penggunaan (industri atau bukan industri).
Wilayah pemungutan adalah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
PLN melakukan pemungutan pajak jika tenaga listrik disediakan oleh PLN.
Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap.

Peraturan ini juga mengatur tatacara penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak, serta pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PRABUMULIH CITY
NUMBER 37 OF 2003
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PRABUMULIH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the establishment of Prabumulih City through Law Number 6 of 2001, the Prabumulih City Government needs to increase regional revenue, especially in the area of Street Lighting Tax, to carry out the administration of government and development;
that in order to increase regional revenue as referred to in letter \"a\" above, in line with Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which leads to a simple, fair, effective and efficient tax collection system;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Street Lighting Tax.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9da2acf-e5db-4543-8864-acbfcd9a4dab","actionData","errors"]