[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9c98170-1bcf-46d6-bd7c-0aa4e0176dfc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2015","number","18","year","2015","published_date","2015-12-28","effective_date","2016-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-kesehatan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2016/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pelayanan kesehatan ditingkat daerah\r\nmerupakan urusan wajib yang menjadi\r\ntanggung jawab dan kewenangan pemerintah\r\ndaerah; bahwa kesehatan merupakan hak asasi\r\nmanusia dan salah satu unsur kesejahteraan\r\nyang harus di wujudkan melalui\r\npenyelenggaraan upaya kesehatan yang adil\r\ndan merata melibatkan peran serta masyarakat\r\ndan dunia usaha dengan prinsip tanggung\r\njawab bersama antara pemerintah dan\r\nmasyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-\r\nUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan;bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dan\r\nhuruf b perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor\r\n72 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara\r\nNomor 17 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara\r\nNomor 13 Tahun 2013. \n Peraturan ini emmuat penjabaran ketentuan terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2016. \n 76 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) Di Kabupaten Banjarnegara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Latar belakangnya adalah bahwa pelayanan kesehatan di tingkat daerah merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan kesehatan adalah hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Ketentuan substansial mencakup:

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan): Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh SDM kesehatan yang kompeten. Tenaga kesehatan asing harus mendapatkan izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Pelayanan Kesehatan: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada standar yang berlaku.
Administrasi dan Pencatatan: Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan administrasi dan pencatatan rekam medis.
Fasilitas Kesehatan: Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
Jenjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan: Pengelompokan jenjang pelayanan kesehatan dari tingkat pertama hingga ketiga.
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan: Pengaturan mengenai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab antar fasilitas pelayanan kesehatan.
Pelayanan Kesehatan Tradisional: Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional.
Tata Cara Pelayanan: Pelayanan kesehatan diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima pelayanan.
Persetujuan Tindakan Kedokteran: Setiap tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien setelah mendapat penjelasan yang cukup.
Rekam Medis: Dokter wajib membuat rekam medis.
Rahasia Kedokteran: Dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran.
Hak dan Kewajiban Dokter dan Dokter Gigi: Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi.
Hak dan Kewajiban Pasien: Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah (Puskesmas, Labkesda, RSUD), pelayanan kesehatan oleh swasta, badan pertimbangan kesehatan, akreditasi, kerjasama, peran serta masyarakat dan dunia usaha, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan wajib memberikan peringatan dan dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Penerapan Sanksi dapat berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 18 OF 2015

CONCERNING

ORGANIZATION OF HEALTH SERVICES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9c98170-1bcf-46d6-bd7c-0aa4e0176dfc","actionData","errors"]