Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2008

Peraturan ini mencabut: 1. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan di Kabupaten Tapin. Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan memberdayakan masyarakat. Pembentukan kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati, dan memerlukan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Kelurahan dapat dibentuk di kawasan perkotaan atau wilayah ibukota kabupaten dan kecamatan.

Syarat pembentukan kelurahan meliputi jumlah penduduk (minimal 900 jiwa atau 180 KK, maksimal 10.000 jiwa atau 2.000 KK), luas wilayah (minimal 7 KM), bagian wilayah kerja yang terjangkau, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai (kantor pemerintahan, jaringan perhubungan, komunikasi, dan fasilitas umum). Pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan kelurahan memperhatikan ciri-ciri masyarakat yang majemuk, dinamis, sensitif, dan didukung sosial ekonomi kota.

Kelurahan yang tidak memenuhi syarat dapat digabungkan. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan penelitian dan pengkajian Pemerintah Kabupaten Tapin, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditembuskan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Menteri Dalam Negeri. Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan arahan.

(-)

(-)