[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b45c67-ff9d-4081-872a-9f6d7383ee9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan - PENYELENGGARAAN CADANGAN pangan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan cadangan pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n 1. Maksud dan Tujuan\r\n2. Sasaran\r\n3. Ruang Lingkup\r\n4. pengadaan cadangan pangan\r\n5. pengelolaan cadangan pangan\r\n6. penyaluran cadangan pangan\r\n7. pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah, yang merupakan bagian dari sistem cadangan pangan nasional. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengatasi kerawanan pangan transien dan kronis yang disebabkan oleh bencana alam dan sosial, serta untuk merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat dan fleksibel.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan. Pengadaan cadangan pangan berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Pengelolaan cadangan pangan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pangan, termasuk menjaga kecukupan dan mutu cadangan pangan, serta melakukan pelepasan cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan. Penyaluran cadangan pangan ditujukan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk, serta dalam keadaan darurat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang jumlah bantuan beras yang disalurkan, mekanisme penyaluran melalui perintah Bupati atau usulan desa/kelurahan melalui kecamatan, serta pembentukan Tim Pelaksana cadangan pangan yang bertugas melakukan identifikasi dan verifikasi penerima bantuan. Biaya penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai titik bagi ditanggung oleh pemerintah kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 13 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF FOOD RESERVES
OF THE SUKOHARJO REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition, the Regional Government has an obligation to organize food reserves, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization of Food Reserves of the Sukoharjo Regency Government; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; \n Law Number 17 of 2003 concerning State Finances (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b45c67-ff9d-4081-872a-9f6d7383ee9f","actionData","errors"]