[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b2a012-b650-4cd7-b08e-d825a545dcdb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Pemantauan Orang Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 6 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemantauan Orang Asing\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam rangka ikut menjaga kedaulatan negara serta mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan \torang asing di daerah perlu menjamin ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; b. bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemantauan orang asing di daerah untuk mendukung pelaksanaan tim pengawasan orang asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah \tNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang \tKeimigrasian;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pemantauan Orang Asing;\r\n \n 1.\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \tIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun\r\n2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;\r\n\r\n \n Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemantauan orang asing dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orang asing di Daerah; Pemantauan orang asing bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing; Tugas dan Tanggung Jawab Pemda; Pembentukan Tim koordinasi pemantauan Orang Asing; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Pengawasan; pelaporan; Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing atau sebutan lain sepanjang untuk melaksanakan pemantauan orang asing yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pembentukannya.; Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemantauan Orang Asing bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif keberadaan orang asing di daerah. Latar belakangnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah dampak negatif dari keberadaan orang asing.

\n\n

Peraturan ini mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur dan Bupati/Walikota, dalam melakukan pemantauan orang asing. Gubernur bertanggung jawab atas pemantauan di seluruh daerah, sementara Bupati/Walikota bertanggung jawab di wilayah masing-masing. Pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Komite Intelijen Daerah (Kominda).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing untuk mendukung tugas Perangkat Daerah. Tim ini melaksanakan pemantauan melalui verifikasi dokumen administratif dan tindakan lapangan. Masyarakat juga memiliki peran serta dalam memberikan informasi atau laporan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Daerah.

\n\n

Pendanaan untuk pemantauan orang asing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota. Gubernur melakukan pengawasan atas pemantauan di Kabupaten/Kota, sementara Bupati/Walikota melakukan pengawasan di desa/kelurahan. Pelaporan pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

","transitional_provisions","1. Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing atau sebutan lain yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pembentukannya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
MONITORING OF FOREIGNERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering:

that in order to participate in maintaining the sovereignty of the state and preventing negative impacts due to the presence of foreigners in the region, it is necessary to ensure peace, public order and community protection;
that the regional government has the duty and responsibility to carry out the monitoring of foreigners in the region to support the implementation of the foreign nationals supervision team as regulated in Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration as amended by Government Regulation Number 26 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b2a012-b650-4cd7-b08e-d825a545dcdb","actionData","errors"]