[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9b2713d-146a-4f1c-812f-ff9bed368fd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamuju","place_of_enactment","Mamuju","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gender - pengarusutamaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2024 (8): 14 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan norma fundamental dan leitstren (bintang \r\npemandu) dalam penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender \r\ndalam seluruh proses pembangunan di daerah Kabupaten Mamuju, mulai dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Mamuju;\r\nc. bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan \r\nsinergis antar peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi :\r\na. perencanaan;\r\nb. pelembagaan PUG;\r\nc. RANDA PUG;\r\nd. koordinasi, evaluasi dan pelaporan;\r\ne. pembinaan; dan\r\nf. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Latar belakangnya adalah norma keadilan sosial dalam UUD 1945 dan perlunya strategi PUG yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan PUG yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD melalui analisis gender, serta penganggaran di setiap PD.
Pelembagaan PUG melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang diketuai oleh kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Focal Point PUG di setiap PD.
Penyusunan RANDA PUG yang memuat PUG dalam produk hukum daerah, siklus pembangunan, penguatan kelembagaan PUG, dan peran serta masyarakat.
Koordinasi pelaksanaan PUG oleh PD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta evaluasi oleh Bupati.
Pembinaan pelaksanaan PUG oleh berbagai PD terkait, termasuk perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam pembangunan responsif gender dan pendanaan PUG yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. PD yang tidak mengusulkan dan melaksanakan Aksi Daerah PUG dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Kepala PD yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan PUG dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAMUJU
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MAMUJU REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
on
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMUJU,

Considering:

that social justice for all Indonesian people is a fundamental norm and leitstren (guiding star) in the administration of the state based on the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that in order to realize social justice, it is deemed necessary to implement a gender mainstreaming strategy in all development processes in the Mamuju Regency area, starting from planning, preparation, budgeting, implementation, monitoring and evaluation of policies, programs and development activities in the Mamuju Regency area;
that gender mainstreaming in development is carried out in an integrated, coordinated and synergistic manner between the roles and responsibilities of the Regional Government, as well as the participation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9b2713d-146a-4f1c-812f-ff9bed368fd4","actionData","errors"]