[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9938058-0153-439e-b1d5-31efbeb0d1ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Perogram Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","Tata Cara Penyusunan Perogram Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Perogram Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. \n Peraturan PERDA Ini Adalah UU Nomor 14 Tahun 1964; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; PEMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Nomor 8 Tahun 2011; PERDA Nomor 6 Tahun 2017. \n Peraturan PERDA Ini Adalah Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024. \n Lampiran File: 20 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355)\n2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah. Tujuannya adalah mewujudkan penyusunan Peraturan Daerah yang terencana, terarah, terpadu, dan berkualitas, serta menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis. Peraturan ini juga bertujuan untuk membangun kesepahaman, sinergi, dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembentukan peraturan daerah, dan mewujudkan pembangunan hukum di daerah yang berkeadilan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan penyusunan Peraturan Daerah, tata cara penyusunan Propemperda (termasuk inventarisasi, penyeleksian, koordinasi, penetapan, dan penyebarluasan), tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda, perubahan Propemperda, penyebarluasan Propemperda, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif. Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dengan penetapan skala prioritas oleh Bapemperda dan Biro Hukum provinsi. Daftar perencanaan Peraturan Daerah didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan Rancangan Peraturan Daerah sebelum penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
PROCEDURES FOR COMPILATION OF REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 39 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Regulations Implementing Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations and Article 16 paragraph (3) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for Compilation of Regional Regulation Formation Program;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 14 of 1964 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9938058-0153-439e-b1d5-31efbeb0d1ca","actionData","errors"]