[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98e23ab-917c-4de3-ac93-c72f51627e0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2017 NOMOR 24 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (11/69/2017)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
ABSTRAK:	\n \n Perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga Kota Tanjungpinang. Bahwa bahaya kebakaran dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan sehingga diperlukan langkah-langkah upaya penanggulangan bahaya kebakaran yaitu pencegahan dan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam urusan kebakaran maka diperlukan pengaturan agar dapat terselenggara sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang penanggulangan bahaya kebakaran.\r\n\r\n \n Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32 /MenLHK /Setjen /Kum.1/3/2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2016; Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor KEP-186-MEN/1999. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n 48 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bertujuan untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi upaya penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang. Tujuannya meliputi:

Mewujudkan kesiapan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.
Meminimalisasi kerugian jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan, dan gangguan ketentraman masyarakat.
Melindungi jiwa dan harta benda melalui pemenuhan persyaratan teknis bangunan.
Mewujudkan keamanan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) oleh Pemerintah Daerah sebagai pengarahan penanganan masalah kebakaran.
Pengaturan objek bahaya kebakaran yang meliputi bangunan gedung, kendaraan bermotor, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta hutan dan lahan.
Pencegahan dan pengendalian kebakaran melalui proteksi kebakaran bangunan, kendaraan, hutan, dan lahan.
Pemadaman kebakaran, termasuk tindakan yang harus dilakukan oleh pemilik/pengguna objek kebakaran dan kewenangan Satpol PP dan PK.
Penyelamatan dalam kondisi membahayakan manusia dan/atau bencana lain.
Penanganan B3, termasuk kewajiban bagi pengelola limbah B3.
Pembinaan dan pengawasan internal dan eksternal terkait penanggulangan kebakaran.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, pelaporan dan evaluasi, pembiayaan, serta penyidikan tindak pidana terkait kebakaran oleh PPNS.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (2) (larangan pembukaan lahan dengan cara membakar) dan Pasal 48 ayat (2) (kewajiban pengelola limbah B3) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TANJUNGPINANG
RIAU ISLANDS PROVINCE

TANJUNGPINANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
PREVENTION AND MANAGEMENT OF FIRE HAZARDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection of the public from the threat of fire hazards is the provision of public services carried out by the Tanjungpinang City Government in order to meet the basic needs of every citizen of Tanjungpinang City;
that fire hazards can result in human casualties, property losses and environmental damage that can directly hinder the smooth running of development, so steps are needed to overcome fire hazards, namely prevention and control, fire suppression, rescue, community empowerment and handling of hazardous and toxic materials;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty regarding the authority of the Tanjungpinang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98e23ab-917c-4de3-ac93-c72f51627e0b","actionData","errors"]