[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98c3f24-38b9-454f-99d2-f07bcef15e40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-09-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-perdesaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pembangunan kawasan perdesaan meliputi perpaduan pembangunan antar desa bidang :\r\na. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;\r\nb. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;\r\nc. penguatan kapasitas masyarakat;\r\nd. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan\r\ne. pembangunan infrastruktur antarperdesaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2016. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan ini diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Ketentuan substansial mencakup:

Pengusulan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari beberapa Desa atau diprakarsai oleh Bupati.
Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan yang memperhatikan RTRW dan RPJMD, dengan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP dan ditetapkan oleh Bupati.
Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan, didanai dari berbagai sumber seperti APBN, APBD Provinsi, APBD, APB Desa, dan sumber lain yang sah.
Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian.
Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang bertugas mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan, penyusunan rencana pembangunan, penunjukan pelaksana pembangunan, dan melaksanakan arahan kebijakan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING
GENERAL GUIDELINES FOR RURAL AREA DEVELOPMENT
IN PURBALINGGA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning General Guidelines for Rural Area Development in Purbalingga Regency; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Djawa (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 42); \n Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98c3f24-38b9-454f-99d2-f07bcef15e40","actionData","errors"]