[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d98bf03d-1dba-439a-a1bc-e1118f03a4d5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006","number","6","year","2006","published_date","2006-10-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN - PERMUSYAWARATAN - DESA
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2006/ NOMOR 6 SERI D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perlu adanya suatu lembaga yang mencerminkan kedaulatan rakyat, sehinga perlu ditetapkan Perda Kab. Ciamis tentang Badan Permusyawaratan Desa. UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005. \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005. \n Peraturan ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi Ketentuan umum, Kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban, Pencalonan, penetapan dan pemberhentian, Tindakan penyidikan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006. \n UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005. \n 8 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang pembentukan BPD adalah untuk menunjang program demokratisasi di tingkat desa dan menyesuaikan dengan perubahan sebutan dari Badan Perwakilan Desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa.

Ketentuan substansial meliputi kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dengan fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta berfungsi aktif menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD mencakup pembahasan Rancangan Peraturan Desa, pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, dan penyusunan tata tertib BPD.

Anggota BPD memiliki hak meminta keterangan terkait pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta menyatakan pendapat. Anggota BPD juga berhak mengajukan rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajiban anggota BPD meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi, mempertahankan keutuhan NKRI, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.

","transitional_provisions","1. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Pemerintahan Desa harus sudah membentuk Badan Permusyawaratan Desa yang baru paling lambat akhir bulan Desember 2006.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2006
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF CIAMIS

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to support the democratization program at the Village level, it is necessary to have an institution that reflects people's sovereignty;
that with the change in the designation of the Village Representative Body to the Village Consultative Body, there is a logical consequence to the essence of the body's existence;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Ciamis Regency concerning the Village Representative Body.

In view of :

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950);
Law Number 10 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d98bf03d-1dba-439a-a1bc-e1118f03a4d5","actionData","errors"]