[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d9875cf1-9c49-48c0-995e-095dc6313b63","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2001","number","10","year","2001","published_date","2001-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA - CARA - PENCALONAN - PEMILIHAN - PELANTIKAN - PEMBERHENTIAN - KEPALA - DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2001/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa, merupakan Sub Sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat; bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. \n UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 22 Tahun 1999; UU no. 25 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 \n Perda ini mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, meliputi; Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa; Hak Memilih dan Dipiih; Penanggung Jawab Pemilihan dan Panitia Pemilihan; Pemilihan Calon yag Berhak Dipilih; Pelaksanaan Pemungutan Suara; Pelaksanaan Perhitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih; Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa; Tugas, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa; Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan pejabat Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2001. \n Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 25 hlm; 1 lmprn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pemerintah Desa dan BPD: Di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai pemerintahan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi unsur staf (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan), pelaksana teknis lapangan (urusan pamong tani dan keamanan), dan unsur wilayah (Kepala Dusun).

\n\n

Hak Memilih dan Dipilih: Diatur syarat-syarat penduduk desa yang memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa, termasuk usia, pendidikan, kesehatan, dan tidak pernah dihukum pidana.

\n\n

Panitia Pemilihan: BPD bertanggung jawab atas pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan yang bertugas melakukan penjaringan, pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, dan melaporkan hasilnya kepada BPD.

\n\n

Proses Pemilihan: Diatur tahapan pemilihan, termasuk penjaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan calon terpilih.

\n\n

Pengesahan dan Pelantikan: Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati. Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji.

\n\n

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa: Kepala Desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman, dan mendamaikan perselisihan.

\n\n

Pemberhentian Kepala Desa: Diatur kondisi pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, termasuk karena tersangkut tindak pidana, melalaikan tugas, atau meninggal dunia.

","transitional_provisions","1. Bagi Kepala Desa yang dipilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masa jabatannya tetap 8 (delapan) tahun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2001
on
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the implementation of Village Government, is a Sub System within
\n the implementation of the National Government so that the Village shall have the authority to\n regulate and manage the interests of the community.
that in implementing the provisions of Article 111 of Law Number 22 of 1999 on\n Regional Government, as well as the Decree of the Minister of Home Affairs Number\n 64 of 1999 on the General Guidelines for Regulations Regarding Villages, it is deemed\n necessary to stipulate a Regional Regulation of Tanjung Jabung Barat Regency on\n the Organizational Structure of the Village Government.

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d9875cf1-9c49-48c0-995e-095dc6313b63","actionData","errors"]