[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d982c698-315c-4899-a2cc-ef02bfd97851","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-01-20","effective_date","2022-01-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Santunan Kematian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

santunan-kematian
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Santunan Kematian
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian, perlu menetapkan pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat dengan Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; santunan kematian; penerima santunan kematian; besaran jumlah santunan kematian; prosedur dan tata cara; penyerahan santunan kematian; pengecualian santunan kematian; pendanaan; dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2022. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian santunan kematian oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada ahli waris masyarakat yang meninggal dunia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian. Tujuan pemberian santunan adalah meringankan beban masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia dan menertibkan administrasi data kematian.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemberian santunan kematian kepada ahli waris masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk yang sah di daerah tersebut.
Pengajuan permohonan santunan dilakukan oleh ahli waris melalui Dinas Sosial (Dinsos). Jika tidak ada ahli waris, permohonan dapat diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
Kriteria penerima santunan adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki KTP Daerah, KK, atau Akta Kelahiran/Surat Keterangan domisili, atau yang memenuhi kriteria tertentu meskipun belum memiliki KTP Daerah. Penerima santunan harus telah tinggal dan menetap di daerah tersebut minimal 6 bulan.
Besaran jumlah santunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Prosedur pengajuan santunan meliputi pengajuan tertulis kepada Bupati melalui Dinsos dengan membawa dokumen lengkap seperti surat permohonan, fotokopi Akta Kematian, surat keterangan ahli waris, fotokopi KK dan KTP, dan dokumen pendukung lainnya.
Santunan diserahkan kepada ahli waris yang sah atau diwakilkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan jika tidak ada ahli waris. Penyerahan dapat dilakukan melalui transfer bank dengan biaya kliring dibebankan kepada penerima.
Pengecualian pemberian santunan diberikan kepada warga yang meninggal dunia karena bunuh diri, hukuman mati, berusia di bawah 1 tahun, melakukan kejahatan pidana, akibat penggunaan narkoba, dan karena bencana alam.
Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
DEATH BENEFITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as an effort to alleviate the burden on heirs or families affected by a death and as an effort to increase public participation in reporting deaths, it is necessary to provide death benefits;
that in order for the implementation of death benefits to be carried out in a planned, integrated, and responsible manner based on the provisions, it is necessary to establish guidelines for providing death benefits to the public;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Death Benefits.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d982c698-315c-4899-a2cc-ef02bfd97851","actionData","errors"]